Rusunrey Kecam Oknum yang Bawa Nama PMII Ambon & Kelompok Cipayung

oleh -431 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon, Abdul Gafur Rusunrey, mengecam keras oknum yang mendesak pihak kepolisian untuk memerika penyebar vidio marah-marah Gubernur Maluku yang beredar di media sosial dengan mengatas namakan PMII.

“Saya berharap pihak kepolisian tidak mengindahkan apa yang Husen Marasabessy katakan, karena dia bukan siapa-siapa di PMII Kota Ambon,” tegas Rusunrey.

“Saya tahu betul bahwa pihak kepolisian juga tahu siapa yang saat ini memimpin PMII di Kota Ambon. Jadi pihak kepolisian tidak boleh menerima pengaduan apapun dari oknum yang yang mengatas namakan PMII,” sambungnya.

Rusunrey mengatakan, Husen telah malacuri nama baik organisasi PMII yang begitu besar di NKRI, oleh sebab itu PMII akan mengambil langkah tegas secara organisasi.

“Sejauh ini saya selaku pimpinan tertinggi organisasi PMII Kota Ambon selalu berusaha untuk menjaga nama baik organisasi PMII, toh ada oknum yang berani bertindak tanpa sepengetahuan saya. Hal tersebut telah melecehkan nama baik organisasi PMII,” kata Rusunrey.

Baca Juga  Cara Unik PPSWPA-SALAM Tual Peringati Sumpah Pemuda

“Peringatan terakhir buat Husen Marasabessy. Jika mengulangi tindakan demkian, maka saya selaku pimpinan organisasi PMII Kota Ambon tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Rusunrey juga berharap kepada mitra pemerintah dan TNI/ POLRI Kota Ambon, jika ada yang bertemu atau berbicara mengatas namakan PMII Kota Ambon. Harus dikroscek dan dikonfirmasi, apakah benar dari PMII atau bukan dan bagian dalam struktur PMII atau bukan.

Lebih jauh Rusunrey juga menyayangkan identitas Kelompok Cipayung yang dibawa-bawa dan akhirnya terseret dalam personal ini.

Menurut Rusunrey, tentitas kelompok Cipayung itu hanya lima organisasi, yakni HMI, GMKI, GMNI, PMKRI dan PMII. Tentitas tersebut hanya bisa digunakan jika kelima OKP tersebut kompak, bersepakat dan utuh dalam menyikapi suatu persoalan di masyarakat.

Baca Juga  Jokowi Sederhanakan Birokrasi, Pranata Humas Jadi Pilihan

“Jadi OKP Cipayung itu cuma lima, dan harus lengkap kalau mau pakai nama Cipayung. Kalau tidak lengkap tidak bisa. Itu fatsun dan moral hazard. Kalau Cipayung Plus ya harus lengkap lima OKP tadi baru ditambah plusnya, yakni organisasi lain di luar Cipayung,.

“Jadilah aktivitis yang bermartabat dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jangan tiba saat tiba akal, ada uang ada agenda. (mukhlis)