Sahroni Hirto: Keretakan Gubernur & Wagub Malut Akibat Monopoli Kebijakan

oleh -442 views
Link Banner

Porostimur.com |Ternate: Fenomena pecah kongsi antara Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur Malut, MAl Yasin Ali belakangan ini, mendapat tanggapan dari Akademisi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni A. Hirto.

Kepada porostimur.com, Sahroni menyatakan tidak dilibatkannya wagub di dalam agenda Pemprov menunjukkan adanya keretakan dan diduga muncul akibat manopoli kebijakan.

Sahroni mangatakan, terlibat dalam kerja birokrasi adalah tepergantung dari struktur yang dikeluarkan. Semacam legal formalnya semisal SK.

Wakil gubernur selaku wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara patut mengetahui jalannya agenda Pemprov maupun apa yang dikerjakan birokrasi, apalagi terkait kondisi Malut yang tengah menghadapi wabah. Tetapi anehnya saat ini tidak ada koordinasi segala bentuk langkah pemprov ke wagub .

“Padahal urusan beliau lebih ke internal urusan birokrasi,dimana kewenangan gubernur dan wakil pada dasarnya sudah diatur sehingga keliru kalau birokrasi ditangani full oleh gubernur saat ini, meski demikian kondisi ini juga sangat terpengaruh dari dinamika politik internal antar dua orang tersebut”, katanya, Sabtu (9/5/2020).

Baca Juga  SMAN 8 Malteng, Jadi Sasaran Sosialisasi Rekrutmen Bintara Polri

Sahroni bilang, yang jelas secara kerja birokrasi Pemprov Malut sangat keliru karena birokrasi dipimpin oleh jabatan politik adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur, sehingga wagub yang tidak dikoordinasikan menjadi sesuatu yang sangat keliru, ini kesengajaan monopoli kebijakan yang berpotensi merusak birokrasi.

Akademisi Ilmu Administrasi Negara ini juga menuturkan, Sudah tentu keretakan ini akan menuju perpecahan karena dua kuasa di dalamnya.

“Yang paling terasa adalah wagub yang tidak dikoordinasikan soal agenda Pemprov Malut, ya Covid-19 salah satunya”, kata Sahroni.

“Bahkan lebih fatal dalam pemberitaan, Wagub sendiri yang mengatakan Gustu pemprov terlalu mubajir karena secara struktur Beliau atasan dalam birokrasi,”ini yang pasti nantinya melemahkan kerja Gustu covid19 termasuk kepercayaan masyarakat terhadap Gustu Covid-19,” Imbuhnya.

Baca Juga  Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu November 2020

Sahroni menambahkan, untuk urusan ini akan diselesaikan jika kewenangan tersebut diselesaikan oleh urusan gubernur dan wakil gubernur.

“Sepertinya jiwa kenegarawanan yang sangat dibutuhkan dalam menangani persoalan ini, jangan sampai energi kita terkuras hanya untuk mengurus  keharmonisan gubernur dan wakil gubernur,” pungkasnya. (red/iah)