Saling Klaim Lahan Eks Hotel Anggrek Ambon Berlanjut

oleh -47 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Karut marut dan saling klaim atas lahan bekas Hotel Anggrek di Kota Ambon Maluku masih berlanjut. PLN Maluku & Malut mengklaim sebagai miliknya yang sah. Tapi masih ada pihak lain bahkan ahli waris pemilik lahan itu mengakui hak yang sama.

Namun sengketa itu tetap berlanjut sampai sekarang. PT PLN Maluku-Malut mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan ex Hotel Anggrek, yang sebelumnya juga di klaim milik Perusahaan Daerah Panca Karya. Di atas  lahan itu, kini berdiri gardu hubung listrik A4 di Dusun Dati Sopiamaluang.

Klaim PLN  itu sah, berdasarkan putusan PN Ambon No 21/1950 adalah milik ahli waris keluarga Muskita/Lokollo.  Dikutip dari Siwalimanews.com, disebutkan setidaknya sudah dua instansi yang berasal darii BUMN dan BUMD mengklaim menguasai lahan seluas 14.266 M2. 

PD Panca Karya (BUMD), sebelumnya telah menelan pil pahit, gara-gara memiliki SHGB tersebut.  Mantan Direktur PD Panca Karya, Yopy Huwae harus meringkuk di penjara berikut mantan Kepala BPN Kota Ambon. 

Mereka berdua divonis bersalah  karena terbukti secara hukum memalsukan sertifikat atas lahan eks Hotel Anggrek tersebut. 

Baca Juga  Turki Mulai Usut Penghinaan Politikus Belanda Kepada Erdogan

Kondisi yang dialami mantan Direktur Panca Karya dan mantan Kepala BPN Kota Ambon cukup beralasan, karena lahan eks Hotel Anggrek adalah sah milik ahli waris janda Anthonetta Muskita/Natary. 

Lahan tersebut kini udah dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada 2011 yang lalu.

Anehnya, objek yang sudah dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu, masih  ada instansi berwenang dalam hal ini BPN masih mau mengeluarkan SHGB terhadap kepemilikan lahan yang nyata-nyata milik ahli waris yang sah.janda Antonetha Muskita/ Natary.

Di titik koordinat lahan yang menjadi sengketa itu, sudah di eksekusi. Dan, 100 kepala keluarga (KK) lebih sudah keluar pada saat itu.  Kecuali, gardu PLN yang berdiri sendiri tidak mau dibongkar.

Lebih miris lagi di titik koordinat ada dua sertifikat SHGB dengan ukuran luas yang berbeda apalagi posisi lokasi sudah dipagari dan dikuasai oleh ahli waris. 

Baca Juga  Suatu Apresiasi Program Bantuan Tunai Dari Kepala Desa Wooi

Humas PLN Maluku-Malut, Ramli Malawat, sebagaimana dikutip dari Siwalimanews membenarkan,  jika pihak PLN Maluku-Malut memiliki SHGB atas lahan eks Hotel Anggrek. Namun sayangnya Malawat mengaku lupa berapa nomor SHGB tersebut.

“Iya benar, kami mempunyai SHGB atas lahan itu juga tapi maaf saya lupa nomor SHGB-nya,” jelas Malawat di Ambon, kemarin.

Sementara itu, ahli waris lahan eks Hotel Anggrek, Ita Muskita yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui pertemuan antara PLN dengan orang yang katanya ahli waris itu.

Untuk diketahui, kuasa hukum ahli waris, Elizabeth RD Tutupary mengungkapkan, gardu hubung A4 milik PLN, berada dalam sebagian kecil objek (Dusun) Dati Sopiamaluang milik ahli waris, berdasarkan putusan PN Ambon No 21/1950.

Dikatakan, di atas lahan itu, gardu hubung telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan milik PD Panca Karya No 99/1990, yang secara hukum PD Panca Karya telah kalah melalui putusan perkara perdata No 103/pdt.G/2012/PN.AB jo No 12/pdt/2014/PT.Amb jo No 3055 K/pdt/2014 jo No 828 PK/Pdt/2017.

Baca Juga  Ini 5 Rekomendasi Film yang Dibintangi Jennifer Lopez

Atas perpanjangan SHGB dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menjalani hukumannya dengan putusan pidana No 139/Pid.B/2014/PN.Amb atas nama terdakwa Alexius Anaktototy.

“Jika gardu hubung tersebut memiliki sertifikat, maka patut dipertanyakan dasar kepemilikan apa yang dipunyai oleh PLN?,” ujar Elizabeth.

Menurutnya, SHGB milik PLN bermasalah secara hukum Sebab, jika ditilik dari kasus PD Panca Karya, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang sama dengan gardu milik PLN tersebut.

“Dan patut dipertanyakan jika gardu hubung PLN memiliki sertifikat, berarti sertifikat tersebut berada didalam SHGB NO 99/1990 yang secara hukum PD Panca Karya telah kalah dalam proses peradilan dan sertifikat tersebut diterbitkan di atas lahan milik ahli waris yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan no 21/1950,” tegas Elizabeth.

(red/bisnis)