Sambangi DPP Partai Demokrat, Kompas Minta Rekomendasi HT Dicabut

oleh -314 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Komite Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara (Kompas) kembali menggelar aksi Jilid III di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), KPK dan Mabes Polri terkait sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Aksi demonstrasi yang berlangsung di jalan pengangsaan, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta pada Rabu (29/7/2020) pagi tadi nyaris ricuh dengan pengurus DPP PD

Hal ini lantaran, salah satu pengurus partai PD menarik kabel micropone yang dipakai saat orasi sedang berlangsung.

“Hal itu langsung memicu kemarahan massa aksi dan terjadi gesekan dari depan kantor hingga ke dalam kantor DPP. Kami sedang menyampaikan materi orasi, akan tetapi salah satu pengurus partai datang dan menarik kabel mic. Kami lantas mengejar yang bersangkutan hingga ke dalam Kantor DPP,” kata Risman Panikfat.

Link Banner

Lanjut Risman, gesekan itu berlangsung lama hingga beberapa pengurus Partai PD keluar dan menenangkan ketegangan yang terjadi. Kemudian kami menggelar hearing dengan beberapa pengurus partai.

Baca Juga  Sri Mulyani Anut Mazhab Ekonomi Mengerikan, Negara Jadi Tukang Copet

“Dalam hearing tersebut kami menyampaikan maksud kedatangan mereka ke depan Kantor DPP Demokrat untuk menyampaikan bahwa Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, (HT) yang juga ketua DPD Demokrat Malut yang terlibat dalan Kasus dugaan Monopoli Proyek di Kabupaten Kepulauan Sula serta menyampaikan informasi kepada pengurus DPP agar dapat diketahui,” jelasnya.

“Dari hasil hearing, beberapa pengurus yang menduduki jabatan Ketua maupun sekretaris bidang di DPP Demokrat berjanji akan mengusut tuntas kasus ini,” ungkap Risman.

Aksi demonstrasi kemudian di lanjutkan ke Gedung KPK dan Mabes Polri dengan tuntutan yang sama seperti aksi demostrasi yang pertama dan kedua yakni Mendesak Mabes Polri untuk memerintah Kapolda Maluku Utara agar segera mengusut dugaan Korupsi Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes

Baca Juga  Sempat Dibilang Jajanan Tak Islami, Klepon Kini Sudah Mualaf

Dan Tuntaskan kasus dugaan monopoli proyek keluarga Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes. Kompas juga meminta Kapolda Maluku Utara agar tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes.

“Meminta DPP Demokrat memberikan teguran dan memberi sangsi tegas kepada Hendrata Thes yang juga sebagai ketua DPD I PD Maluku-Utara. Bila terdapat pelanggaran korupsi yang di lakukan oleh Hendrata Thes maka segera di pecat dari DPD I PD Maluku-Utara serta mencabut kembali rekomendasi partai PD dan KPK secepatnya ambil alih dugaan monopoli dan dugaan Korupsi di Kepulauan Sula yang ditangani Polda Maluku,” tutup Risman. (ifo)