Sekda Rahawarin: Refokusing Anggaran Pemda Malra Sudah Sesuai Regulasi

oleh -69 views
Link Banner

Porostimur.com | Langgur: Sekertaris Daerah Maluku Tenggara, A. Yani Rahawarin mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada maka refokusing anggaran oleh pemerintah daerah telah sesuai prosedur.

“Apa yang menjadi perdebatan pada lembaga legislatif beberapa waktu lalu terhadap refokusing anggaran sebetulnya hanya persoalan teknis, sebab refokusing anggaran yang dilakukan itu sudah sesuai ketentuan dam aturan yang berlaku, kata Rahawarin dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021) kemarin.

Rahawarin bilang, refokusing dilakukan atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan, Nomor: 12 Tahun 2020, Kepres, Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 serta beberapa peraturan menteri lainya, ditambah dengan Peraturan Gubernur Maluku, Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Penggunaan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran serta Monitoring Evaluasi Anggaran Bersifat Khusus Akibat Covid-19.

Baca Juga  Masa Penanganan Covid-19, Komisi II DPRD Maluku Hadirkan Mitra Kerja

“Seluruh relokasi dan refokusing anggaran dilakukan pada pertengahan bulan Maret di mana terjadi wabah Pandemi Covid-19 yang melanda se-antero Republik ini. Berdasarkan kondisi tersebuta maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan refokusing anggaran,” tukas Rahawarin.

“Selain itu melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang termasuk bimtek, sosialisasi, termasuk perjalanan dinas luar daerah yang dianggap tidak penting maka harus dilakukan refokusing anggaran,” imbuhnya.

Rahawarin bilang, hal ini dilakukan guna proses percepatan penanganan kesehatan, penanganan bantuan ekonomi, sosial setting atau bantuan kesehatan dan lain-lain. Dan semua itu dituangkan dalam peraturan bupati sebagai perubahan APBD tahun 2020.

“Selanjut pemerintah daerah sesuai regulasi peraturan menteri menyampaikan kepada pimpinan DPRD, maka pada tanggal 31 Agustus 2020, telah menyampaikan melalui penjabaran perubahan bupati,” ujarnya.

Baca Juga  Muslim Prancis Cemas Islamofobia Meningkat

Rahawarin menjelaskan, selain itu rancangan pada APBD perubahan secara keseluruhan telah dimasukkan dan dibahas dengan tim banggar DPRD, bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah, setelah itu dilanjukan pada tingkat komisi, dan semua tahapan itu telah dilalui kemudian dilanjutkan di tingkat paripurna untuk mendapat pengesahan.

Olenya itu, di tegaskan Rahawarin semua refokusing anggaran tertuang dalam laporan yang telah disampaikan.

Rahawarin menambahkan, pemerintah daerah juga telah melaporkan penggunaan dana refokusing kepada BPKP, BPK, KPK, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan pada satiap bulannya dan harus direview oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, dan dianggap tidak ada kerugian negara.

“Maka pada sambutan pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecuwalian (WTP), sementara catatan administrasi sehingga tidak berdampak pada kerugian negara, sehingga laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah telah selesai dan dianggap sah,” tegas Rahawarin. (saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.