Seknas Samurai Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara Terkait IUP

Serikat Mahasiswa Pembaharu Agraria (Seknas SAMURAI), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan kasus dugan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada beberapa perusahaan di Maluku Utara dengan menabrak sejumlah Undang-Undang

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Nasional Serikat Mahasiswa Pembaharu Agraria (Seknas SAMURAI), Alialudin Hamzah, Senin (9/12/2019).

“KPK harus mengusut tuntas kasus itu. Berehubung kasus itu didaerah telah merugikan masyarakat banyak,” ungkapnya.

Alialudin menjelaskan bahwa pada tahun 2016 silam, Gubernur Malut menerbitkan 27 IUP tanpa memperhatikan sejumlah ketentuan UU. Adapun aturan yang ditabrak Gubernur Abdul Gani Kasuba saat menerbitkan IUP itu adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Bartubara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan SK Gubernur yang diterbitkan pada 2016 lalu itu, Ujar Ali, banyak sekali yang bermasalah. Ali mencatat, IUP yang bermasalah yang dikelaurkan Gubernur yakni PT Halmahera Jaya Mining Nomor: 198.5/KPTS/MU/2016 tentang IUP peningkatan operasi produksi, PT Budhi Jaya Mineral Nomor: 315.1/KPTS/MU/2016 tentang IUP Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, untuk CV Orion Jaya Nomor 303.1/KPTS/MU/2016 tentang persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi, dan PT Kieraha Tambang Sentosa Nomor 282.1/KPTS/MU/2016 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi logam emas dengan luas areal 8.244 hektare.

“Gubernur telah menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan IUP untuk puluhan perusahhan pertambangan yang kami yakini ilegal. Kami mendua gubernur kon kali kong dengan perusahaan sehingga mengindikasikan dugaan korupsi atau suap didalam penerbitan IUP itu,” tegas Ali.

Ali menuturkan, banyak masyarakat yang dirugikan dengan penerbitan IUP pertambangan oleh gubernur tersebut. Ali menilai penerbitan IUP itu tidak melalui pengkajian mendalam terkait dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

Terlebih lagi, kata dia, IUP itu dikeluarkan secara diam-diam oleh Gubernur. Masyarakat tidak dilibatkan sama sekali terkait  penerbitan puluhan IUP itu.

“Seharunya menurut kami, masyarakat harus dilibatkan. Tapi  Gubernur tidak melakukan itu, bahkan IUP itu dikeluarkan secara diam-diam. Ini ada apa?” ujarAli dengan heran.

Dikatakan Ali, untuk 27 IUP yang bermasalah belum tuntas proses hukumnya, 67 izin perpanjangan sudah diteken dan kini berada di satu tangan, belum lagi 313 izin ekspolitasi SDA yang siap diteken pada 2021 nanti.

Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus Gubernur Abdul Gani Kasuba. KPK diminta untuk memanggil dan memeriksa Gubernus Abdul Gani Kasuba. Apabila tidak, kata dia, pihaknya akan melakukan aksi demontrasi di Gedung anti rasuah diantaranya mempersoalkan komitmen KPK terkait Penegakan Hukum. (red/adhy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: