Selain Bertambahnya Jumlah TPS, KPU Halsel Juga Membutuhkan APD Covid-19 Jelang Pilkada 2020

oleh -131 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan siap menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkada di tengah pandemik Covid-19, sesuai PKPU Nomor 5, tentang Jadwal dan Program Kegiatan.

Ketua KPU Halsel Darmin Haji Hasyim saat ditemui porostimur.com di ruang kerjanya Selasa, (16/06/20) menjelaskan bahwa, direncanakan pada tanggal 24 Juni, KPU akan melakukan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tanggal 9 Juli nanti, pihaknya akan menyiapkan pemutakhiran data pemilih.

“Rekrutmenya antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 13 Juli, kemudian pada 15 Juli, petugas PPDP sudah mulai melakukan coklis atau mencocokan dan penelitian daftar pemilih”, ujarnya.

“Setelah terbentuknya PPDP, datanya direkap dari desa ke kecamatan dan dari hasil itu kami jadikan DPS kemudian diturunkan lagi karena ada uji publis dan seterusnya. Sekitar bulan Agustus atau September sudah ditetapkan sebagai DPT. Dari hal ini kami sudah tahu berapa jumlah DPT nanti”, imbuhnya

Darmin bilang, untuk sementara ini, berdasarkan hasil sinkronisasi data DP4 dan data pemilih sebelumnya serta data penambahan pemilih baru di Halsel pada tahun 2020 terdapat 163.434 Daftar Pemilih Tetap.

Baca Juga  Siapa Anthony Quinn Warner, Terduga Pelaku dalam Ledakan Nashville?

Terkait dengan TPS di Halsel sendiri, kata Darmin, meskipun tahapannya berjalan dalam kondisi normal, KPU Halsel menambahkan tempat pemungutan suara (TPS), sehingga jumlah TPS Pilkada sebanyak 483. Pasalnya ada pembatasan atau pengurangan jumlah pemilih pada setiap TPS dari 800 orang menjadi 500 orang sehingga dilakukan penambahan Tempat Pemungutan Suara.

“Penambahan TPS di Halsel kurang lebih ada 103 Tempat Pemungutan Suara. TPS ini bertambah karena konsukuensi dari kebijakan pelaksanaan pemilihan lanjutan dengan menggunakan standar/protokoler Covid-19”, kata Darmin

Masih kata Darmin, pada pemilihan lalu yang masih dalam kondisi normal terdapat pada UU No. 10 diisyaratkan maksimal di setiap TPS terdapat 800 pemilih.

Baca Juga  Operasi Patuh di Morotai Berjalan Lancar dan Sukses

“Jadi kalau dulu Halsel jumlah pemilih 800 DPT cuma 300. Tapi setelah penunahan ini ada kebijakan dari KPU RI, karena standar Covid-19 maka pemilih dikurangi. Jadi maksimal jumlah pemilih di setiap TPS hanya 500. Ini kemudian berkonsukuensi terhadap bertambahnya TPS”, katanya lagi.

Disentil soal anggaran, Darmin menjelaskan untuk anggaran Pilkada sendiri karena kelanjutan tahapan ini menggunakan standar Covid-19 dan ada penambahan TPS yang tentunya logistik juga bertambah olehnya itu ada penambahan anggaran pilkada.

Lanjutnya, karena seluruh tahapan mengggunakan standar Covid-19, maka mau tak mau KPU harus mengadakan alat-alat berupa Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, hand sanitiser, baju hasmat pelindung diri dan alat pelindung lainnya dalam tahapan Pilkada di tengah pandemik Covid-19

“Jadi Halsel ada penambahan anggaran di dua pos itu, yakni penambahan TPS dan kedua penambahan anggaran Covid-19 khusus tahapan pilkada. Anggarannya kurang lebih Rp42 miliyar”, ujarnya.

Baca Juga  Lima Puisi Nuriman N Bayan

Darmin menjelaskan, pada tanggal 7 Juni kemarin KPU Halsel bersama tim anggaran daerah telah mengadakan rapat bersama dan bersepakat tidak lagi menambah anggaran dari APBD.

Darmin menyebutkan kekurangan anggaran Rp4.2 milyar itu akan didapatkan melalui rekstrulisasi dan efesiensi pada RKA induk KPU.

“Jadi kemarin anggaran pilkada 2020 yang tercantum dalam DIPA itu Rp22.8 Miliyar sekian kami efesiensikan di situ. Jadi misalnya perjalanan dinas yang kurang kami ambil dari situ contoh alat peragakan kampanye (APK) kemudian untuk paslon yang kami desain anggarannya itu ada enam paslon tapi dalam perjalanan kami lihat tidak mungkin enam kemungkinan paling maksimal empat”, tukasnya.

Ketua KPU Halsel juga berharap kepada rekan-rekan Pers agar dapat membantu KPU terutama dalam hal sosialisasi dan mungkin saja ada informasi-informasi yang tidak dapat dijangkau atau tercover oleh penyelenggara. (adhy)