Selasa Besok KPU Kepulauan Sula Tanggapi Gugatan PHP Kada 2020

oleh -199 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bupati Kepulauan
Sula Tahun 2020 pada Selasa (9/2/2021) pukul 08.00 WIB atau pukul 10.00 WIT

Persidangan yang digelar dalam Majelis
Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Siaran pers Mahkamah Konstitusi yang diakses pada Ahad (7/2/2021) menyebutkan, dalam sidang ini akan diagendakan mendengarkan Jawaban KPU selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu terhadap dua perkara. Kedua perkara tersebut, yakni Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Kepulauan Sula.

Pada Perkara Bupati Kepulauan Sula, nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan ini menggugat Penetapan KPU atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020.

Pemohon merasa bahwa proses penyelenggaraan pilkada diperoleh melalui serangkaian Tindakan manipulatif, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga memenangkan pasangan calon tertentu.

Baca Juga  Indonesia Berhasil Selesaikan Survei Seismik 2D Terpanjang di Asia Pasifik

Pelanggaran tersebut di antaranya adalah adanya jumlah total suara sah melebihi DPT, DPTb, dan melebihin jumlah surat suara cadangan di TPS, adanya mobilisasi pemilih di berbagai TPS, kemudia adanya pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos secara tidak sah dan adanya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di
DPT (pemilih fiktif).

Menyikapi persidangan tersebut kubu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Fifian Afeningsi Mus – Saleh Marasabessy (FAM-SAH) mengaku optomis dan santai menghadapi persidangan.

Ketau Tim Pemenangan FAM-SAH, Ahkam Gazali mengatakan sebagai Pihak Terkait, kubunya siap untuk menghindari persidangan.

Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Sula ini juga optimis tidak akan ada tahapan lanjutan berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebab MK akan memutuskan perkara dengan adil berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan. (red)

Baca Juga  Akibat Ulah Stafsus, Semua Jadi Ketahuan Main Proyek