Sengketa Pilpres 2024: Menanti Ketuk Palu Sang Penjaga Konstitusi

oleh -62 views

Oleh: Indra Fatwa, Dosen dan Advokat

SENGKETA Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), memunculkan diskusi dan perdebatan sangat bermutu sebagai bagian dari pendidikan hukum dan demokrasi bagi warga negara.

Sejak model pemilihan langsung diterapkan dalam Pilpres di Indonesia, bisa dikatakan inilah sengketa Pilpres yang paling banyak mendapat sorotan publik, bahkan sebelum perkara PHPU tersebut didaftarkan ke MK.

Berbagai bentuk dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan para Pemohon di antaranya politisasi bantuan sosial (Bansos), penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, sampai yang paling banyak disinggung terkait keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, menjadi percakapan (diskursus) utama yang mendominasi jalannya persidangan.

Baca Juga  347 Pegawai PPPK Kota Tidore Kepulauan Siap Mengabdi ke Masyarakat

Diskursus yang menarik lebih lanjut dalam persidangan adalah, para Pemohon yang terdiri dari pasangan calon 01 dan 03 kompak untuk sama-sama menggugah Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerapkan doktrin Aktivisme Yudisial (Judicial Activism).

Hal ini dianggap para Pemohon perlu untuk dilakukan, agar MK keluar dari anggapan sebagai “Mahkamah Kalkulator” yang kewenangannya hanya menilai selisih angka perolehan suara di dalam mengadili perkara PHPU selama ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.