Senin 8 Februari, MK Dengarkan Jawaban KPU Kota Tikep dan KPU Kota Ternate

oleh -28 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Tidore Kepulauan dan Walikota Ternate Tahun 2020 pada Senin (8/2/2021) pukul 14.00 WIB atau pukul 16.00 WIT.

Rilis Mahkamah Konstitusi yang diakses, Sabtu (6/2/2021) menyebutkan, persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sidang Panel III ini akan memeriksa perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021 untuk PHP Kada Kota Tidore Kepulauan dan perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 untuk PHP Kada Kota Ternate.

Dalam persidangan ini MK akan mendengarkan Jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Sebelumnya, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (29/1) Pemohon Perkara PHP Kada Kota Tidore Kepulauan, Pasangan Calon nomor urut 3 Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha mengungkapkan adanya dugaan politik uang yang menjurus pada tindak pidana korupsi melalui anggaran daerah yang indikasinya dilakukan oleh paslon Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 2 Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen.

Baca Juga  Musisi Jazz Kawakan Benny Likumahuwa Meninggal Dunia

Pada persidangan tersebut, Pemohon perkara 13/PHP.KOT-XIX/2021 melalui kuasa hukumnya, Rizaldi Limpas Pemohon menyampaikan bahwa meski menyadari selisih perolehan suara hanya mencapai 15%, tapi karena ada hal substantif akan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak terkait, maka Pemohon tetap mengajukan gugatan ini.

Pada persidangan yang sama, panel hakim juga memeriksa permohonan perkara PHP Kada Kota Ternate yang diajukan paslon nomor urut 3 Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos di luar domisili.

Selain itu, terdapat juga pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan. Selain itu pula terdapat nama pemilih sama atau ganda di TPS berbeda, tetapi memilih di semua TPS yang ada.

Baca Juga  Memiliki Narkoba Jenis Ganja, Seorang Mahasiswa di Sanana Diamankan Polisi

Untuk itu, Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara pada TPS Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, dan Kecamatan Batang Dua.

Pemohon juga memohon agar MK memerintahkan KPU Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, dan Kecamatan Batang Dua. (red)