September 2019, Inflasi Bulanan Maluku Terkendali

oleh -45 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Meski secara tahunan masih melebihi sasaran inflasi, namun inflasi bulanan Provinsi Maluku dalam periode bulan September 2019 dikatakan terkendali.

Dalam periode September 2019, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 0,01% secara bulanan (month to month/mtm).

Namun secara tahunan, inflasi ini masih sebesar 5,52% (year on year/yoy) dan berada di atas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku yang sebesar 3,5%±1% (yoy).

Inflasi Maluku secara bulanan pada September 2019 tersebut berlawanan arah dibandingkan Juli 2019 yang mengalami deflasi sebesar 0,13% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 5,09% (yoy).

Hal ini ditegaskan Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (3/10).

Menurutnya, inflasi yang terjadi disebabkan kelompok sandang yang mengalami inflasi 0,89% (mtm).

Dimana, emas perhiasan menjadi komoditas utama penyebab inflasi pada kelompok sandang, yaitu sebesar 4,26% (mtm).

Kenaikan harga emas di Maluku, akunya, sejalan dengan tren kenaikan harga emas dunia yang terus terjadi pada September 2019.

Inflasi kelompok sandang ini, akunya, juga disebabkan oleh sandang laki-laki seperti baju kaos dan celana panjang.

Baca Juga  Hattrick ke Gawang Paderborn, Selebrasi Sancho Suarakan Keadilan untuk George Floyd

Naiknya harga beberapa komoditas pakaian tersebut sejalan dengan tingginya permintaan oleh masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon, didorong oleh pelaksanaan beberapa kegiatan besar seperti perayaan HUT Kota Ambon dan HUT Gereja Protestan Maluku (GPM) yang berlangsung sepanjang bulan September 2019.

Kenaikan dimaksud, tegasnya, juga dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan Tour de Ambon Manise yang mengundang peserta dari mancanegara.

Selain kenaikan kelompok sandang, akunya, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok kesehatan sebesar 0,69% (mtm).

Dimana, inflasi disebabkan oleh naiknya biaya jasa kesehatan, yaitu tarif rumah sakit. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, faktor naiknya biaya jasa kesehatan salah satunya disebabkan oleh berakhirnya kerjasama BPJS dengan beberapa rumah sakit di Kota Ambon, maupun naiknya harga beberapa obat-obatan, khususnya vitamin.

Berakhirnya kontrak kerjasama BPJS Ambon dengan beberapa rumah sakit, akunya,  dikarenakan habisnya masa berlaku sertifikat akreditasi rumah sakit yang bersangkutan.

Sesuai Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 40 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2013 dan No. 34 tahun 2017 serta Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa akreditasi menjadi hal yang wajib dimiliki oleh penyedia fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang akan bekerjasama dengan BPJS.

Baca Juga  Inilah Isi Surat Donald Trump yang Langsung Dibuang Erdogan ke Tempat Sampah

Kelompok perumahan, listrik, gas dan bahan bakar, akunya, mengalami deflasi sebesar 0,35% (mtm).

Dimana, ini disebabkan oleh turunnya harga subkelompok penyelenggaraan rumah tangga, terutama komoditas sabun, yaitu sabun cuci batang dan sabun cair.

Sesuai pengamatan, akunya, beberapa gerai supermarket memberikan diskon terhadap kedua komoditas tersebut akibat stok yang cukup banyak pasca Idul Fitri.

Selain itu, jelasnya, keberadaan gerai ritel modern diperkirakan mampun mendorong persaingan pasar menjadi lebih baik.

Kelompok bahan makanan, jelasnya, juga mengalami deflasi sebesar 0,07% (mtm), yang disebabkan oleh subkelompok sayur-sayuran, buah-buahan dan bumbu-bumbuan.

Menurutnya, pihaknya bersama dengan TPID Kabupaten Buru Selatan telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekkab Buru Selatan untuk mengupayakan optimalisasi program pengendalian harga, terutama untuk komoditas bahan pokok.

Bahkan, TPID Buru Selatan berencana untuk mendirikan Toko TPID yang bertujuan untuk memotong jalur rantai distribusi.

Baca Juga  Brimob Maluku Backup Pengamanan Pada Pos Sekat Desa Waitatiri

Dimana, langkah ini merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi di Maluku.

Inisiatif mempertemukan petani hortikultura dengan calon konsumen besar seperti hotel dan restaurant, jelasnya, juga dilakukan pihaknya untuk mencegah kenaikan harga akibat panjangnya rantai distribusi.

”Dimana, beberapa komoditas yang telah diperjualbelikan adalah bawang, cabai serta beberapa jenis sayuran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku juga bersinergi dengan Dinas Pertanian Kota Ambon melakukan pemberantasan hama dan virus gemini pada beberapa sentra produksi hortikultura,” tegasnya.

Menurutnya, inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada tingkat yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).

”Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” pungkasnya. (keket)