Porostimur.com, Ternate – Serangan buzzer politik yang menyasar anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazla Ukhra Kasuba, memicu keprihatinan publik dan pengamat demokrasi. Aksi digital itu merebak sesaat setelah politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum resmi itu, Nazla menyoroti absennya gubernur pada sidang penyampaian pandangan umum fraksi serta penurunan nilai APBD Malut dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,7 triliun.
“Penurunan APBD Malut hampir 20 persen ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Parahnya lagi, sudah gagal, absen pula,” tegas Nazla dalam sidang paripurna tersebut.
Tak lama setelah kritik itu terlontar, serangan daring dari sejumlah akun anonim bermunculan di berbagai platform media sosial. Serangan bernada seksis, merendahkan, dan memelintir substansi kritik menjadi isu personal dan gender pun membanjiri lini masa.
Pengamat: Demokrasi Lokal Mulai Terkontaminasi Budaya Buzzer
Direktur Indonesian Anti Corruption Network (AICN) Igrissa Madjid, menilai fenomena tersebut sebagai tanda kemunduran demokrasi lokal di Maluku Utara. Menurutnya, kritik politik seharusnya dijawab dengan argumen kebijakan, bukan serangan personal.
