Serikat Pekerja Sikapi Persoalan Out Shorching di Maluku

oleh -85 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Maluku, Max Laratmas yang juga selaku Ketua Out Shorching (OS) Maluku dan Maluku Utara menyikapi berbagai persoalan terkait tenaga Out Soarching di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Laratmas mengatakan selama ini hak-hak pekerja tidak dibayarkan sesuai dengan kesepatan yang dibangun bersama oleh OS dan perusahaan pengguna jasa OS.

“Selama ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga OS tidak pernah membayarkan gaji karyawan sesuai kesepakatan yang seharusnya dibayarkan antara tanggal 1 s.d tgl 5 bulan berjalan akan tetapi dalam prakteknya selalu berkisar tanggal 20 s.d 25. Khusus untuk bulan Desember hingga kini tenaga OS PLN belum memperoleh hak-hak mereka,” kata Laratmas kepada wartawan di Ambon, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga  Rombongan Bus Karyawan Freeport Ditembaki OTK

Laratmas menjelaskan per tanggal 1, biasanya upah para pekerja telah dibayarkan, namun molor terus menerus sampai dengan tanggal 20 bahkan bisa sampai tanggal 25.

“Keterlambatan pembayaran itu menyalahi aturan yang ada karena dalam kontrak kerja antara pihak pertama yakni PLN dan vendor itu, harusnya sesuai kesepakatan yang sudah dimuat di dalam.kontrak kerja, namun terkadang pihak pendor selalu berdalih bahwa jika pihak PLN belum membayarkan Fixed Costnya kepada vendor,” jelas Laratmas.

Laratmas mengungkapkan akibat belum dibayarkan FC tersebut, maka pihak vendornya juga belum membayarkan upah dan hak-hak dari OS tersebut. Ironisnya lagi pihak vendor tidak memiliki dana taktis lain yang siap untuk pembayaran pengupahan dan hak-hak OS.

Baca Juga  Penemuan Paku Berinisial "IR" di Ceko Diyakini Bekas Penyaliban Yesus Kristus

“Perusahaan vendoŕ di wilayah Malteng Malra dan Kota Ambon ini juga menyalahi aturan dengan cara memotong upah OS jika PLN memotong Fixed Cost sebagai akibat dari perusahaan vendor yang mencapai target sesuai kesepakatan yang terbangun,” ungkap Laratmas.

Menurut Laratmas, soal tidak tercapainya target kerja yang disepakati dengan PLN tidak ada hubungannya dengan upah atau gaji OS, bahkan jika hal itu dilakukan oleh perusahaan kepada OS maka menyalahi regulasi yang diturunkan dan telah menjadi kesepakatan bersama pihak PLN dan perusaan vendor, bahkan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Laratmas menambahkan selama ini praktek oemotongan yang dilakukan oleh perusahaan vendor adalah sebesar Rp. 500.000 per OS.

Baca Juga  Ambon Gabung Sevilla dan Liverpool sebagai Kota Musik Dunia

“Jadi jika tidak tercapai hasil dari pekerjaan yang telah disepakati maka PLN akan memotong Fixed Cost yang diberikan kepada Perusahaan vendor,” tambah Laratmas.

Selain itu, terkait keterlambatan pembayaran dan pemotongan gaji, merupakan sebuah pelanggaran terhadap UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakeejaan dan PP nomor 78 tahun 2005 tentang pengupahan. (ebot)