Seriusi pemberatasan narkoba, BNNP Maluku gelar rapat lintas program

oleh -108 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Jumlah prevelensi penyalahgunaan narkoba yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI tahun 2017 adalah 1.77 % dari penduduk Indonesia.

Atau tepatnya, 3.37 juta orang penduduk Indonesia penyalahguna narkoba.

Hal ini terungkap dalam keterangan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol. Drs M. Aris Purnomo, saat menggelar rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor, di Ambon, Kamis (15/11).

Menurutnya, angka ini mengalami penurunan dari hasil penelitian tahun 2014 yaitu 2.25 % atau sekitar 4 juta orang.

Link Banner

”Yang mana 59 persen adalah dari kelompok pekerja yang notabene adalah kelompok produktif  berpenghasilan, sementara 24 persen adalah kelompok pelajar. Dan untuk Maluku sendiri, penyalahgunaan narkoba sebesar 1,59 persen dari 1.230.500 penduduk atau sebanyak 19.573 penyalahgunaan narkoba dominan berada di usia 10-59 tahun,” ujarnya.

Baca Juga  Pangkat Kapolda Malut Akan Dinaikkan Menjadi Irjen Pol

Menangani masalah ini, akunya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggalakan pemberantasan narkoba secara nasional yang dituangkan dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menjawab tuntutan akan perang terhadap narkoba ini, jelasnya, maka Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana P4GN 2018-2019 pada tanggal 28 Agsutus 2018 lalu.

Inpres dimaksud, tegasnya, sebagai langkah penanggulangan kerusakan akibat narkoba bukan hanya kepada masyarakat semata, tetapi termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya.

Untuk rencana aksi nasional P4GN tahun 2018-2019, terangnya, akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada Kementerian/Lembaga.

Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN, tambahnya, dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Golkar Maluku Solid Hadapi Pilkada 2020

”Karena semakin nyata dan begitu mengkhawatirkan. Dengan itu isi Inpres ini sendiri sebagai pembagian peranan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan rencana aksi P4GN tahun 2018-2019. Dan hasilnya akan dilaporkan  kepada Presiden dan Kepala BNN setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, soal penerapan Inpres Nomor 6 tahun 2018 juga bertujuan agar setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dapat bersinergritas dalam berpartisipasi melaksanakan P4GN serta Prekursor Narkotika,” pungkasnya. (keket)