`Sikat` Ngabalin, Rachland Nashidik: Andalah Sampah Otoriterisme!

oleh -26 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terkait aksi tolak UU Cipta Kerja membuat Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik geram.

Ngabalin sebelumnya menyebut para demonstran tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah para sampah demokrasi. Rachland tidak terima dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ngabalin tersebut.

Sebaliknya, Rachland justru menyebut Ngabalin lah sebagai sampah otoriterisme.

Hal itu disampaikan oleh Ngabalin melalui akun Twitter miliknya @rachlandnashidik.

Link Banner

Menurut Rachland, orang-orang yang ada di Istana lah yang telah mengotori demokrasi di Indonesia.

“Pak Ngabalin, demokrasi itu bersih. Otoriterismelah yang mengotori demokrasi. Dan Anda yangd di Istana: Andalah sampah otoriterisme!” tegas Rachland.

Baca Juga  Era Kebangkitan Perempuan Muslim di AS Terus Berlanjut

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.

Pernyataan itu dia lontarkan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta saat memantau aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).

Ngabalin pun mempertanyakan alasan masyarakat datang ke Istana Negara maupun DPR untuk menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, ada hak konstitusi yang bisa digunakan masyarakat menyatakan keberatan dengan UU tersebut.

Baca Juga  PDIP Tepis Isu Keretakan Megawati dan Surya Paloh

Misalnya, kata Ngabalin, masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ngabalin mengatakan langkah tersebut menjadi cara legal yang telah diatur di dalam UUD 1945.

“Untuk apa dia datang ke Istana. Untuk apa dia datang ke DPR. Untuk apa dia demonstrasi di jalan. Sementara hak-hak konstitusi yang bisa dipakai itu tidak dia gunakan,” katanya.

Ngabalin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir para perusuh dalam unjuk rasa tersebut. Menurutnya, setiap perusuh akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri.

“Enggak ada orang bisa toleransi. Enggak ada cerita dengan para perusuh. Kalau kau mengacaukan keadaan negeri ini, maka kau berhadapan dengan TNI-Polri, itu kalimatnya,” ujarnya. (red/ljc/Annisa)