Sisi Gelap Keuangan Parpol dan Aliran Dana Ilegal Pilpres 2024

oleh -54 views

Oleh: Hamdani, Akademisi Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas/Pakar Keuangan Negara dan Daerah/Staf Ahli Mendagri Tahun 2014-2022

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adanya kejahatan lingkungan pada program food estate dan penyalahgunaan dana APBN menuai kontroversi. Untuk itu Hasto meminta dugaan  aliran dana APBN kepada partai politik (Parpol) hasil kejahatan lingkungan sesuai temuan PPATK perlu diusut.

Walaupun tidak menyebut Partai Gerindra, namun deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto dua hari sebelumnya dinilai sebagai pemicu. Peristiwa tersebut memantik panasnya hubungan pasangan koalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

Kelemahan transparansi dan akuntabilitas keuangan Parpol sebagai lembaga publik menimbulkan rentannya tudingan masuknya aliran dana ilegal tersebut.

Baca Juga  Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus Buka Bimtek PPM dan e-Kinerja ASN di Jakarta

Sebagai partai pendukung pemerintah, keduanya memiliki akses yang sama terhadap APBN, APBD, dan BUMN yang dikelola para kader dan simpatisan partai tersebut baik yang berkiprah sebagai eksekutif maupun legislatif.

Tudingan yang sama dapat dilakukan oleh Gerindra kepada PDIP sepanjang memiliki bukti yang cukup. Saling tuding seperti ini ketika masa kampanye melanggar pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tudingan korupsi atau penerimaan dana ilegal tanpa bukti termasuk kategori sebagai kampanye hitam karena Parpol yang dituduh korupsi dirugikan secara elektoral.

No More Posts Available.

No more pages to load.