PDI-P masih bisa memainkan narasi kerakyatan yang menjadi prinsip ideologi politiknya melalui kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah.
Kritik-kritik konstruktif tetap dibutuhkan oleh pemerintahan dalam kerangka demokrasi. Kritik-kritik konstruktif butuh saluran politik, terutama di parlemen.
Di samping itu, skenario 1 juga tak dibebani relasi Megawati dan Jokowi yang bergaris putus-putus. Susah membayangkan titik temu keduanya. Boleh jadi sejarah yang kelak memaksa. Sebagaimana titik pisah mereka, sejarah pula yang memaksa.
Selanjutnya, skenario 2, PDI-P masuk di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagaimana diinginkan Prabowo. Ada perubahan garis relasi antara Megawati dan Prabowo. Garis relasi itu menebal, menunjukkan hubungannya bertambah baik.
Skenario 2 tentu saja menambah kuat pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo sangat diuntungkan, karena mendapatkan tambahan dukungan politik parlemen secara signifikan.
Skenario 2 juga menguntungkan PDI-P. Hak untuk memimpin parlemen tak akan terganggu. Jatah kursi menteri pun tentu saja disediakan oleh Prabowo untuk PDI-P. Pun jabatan kenegaraan lain terbuka pula untuk PDI-P.
Namun, skenario 2 akan dibebani relasi Megawati dan Jokowi yang belum pulih. Masuk pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat berat bagi Megawati, sehubungan dengan kritik-kritik dan “amicus curiae”-nya.
