Karena relasi Megawati dan Prabowo bertambah baik, bisa saja beban tersebut diabaikan. Namun, saya tak yakin jalan itu akan ditempuh Megawati. Nilai-nilai substantif yang dikukuhi Megawati tak akan menuntunnya untuk mengambil skenario 2.
Titik krusial skenario 2 justru pada relasi Prabowo dan Jokowi. Masuknya Partai Banteng pada pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi mengubah garis relasi Prabowo-Jokowi. Semula garis penuh, bisa berubah putus-putus.
Bagaimana pun, PDI-P adalah partai politik (parpol) terbesar. Prabowo tentu sangat menghitungnya dan berkepentingan.
Sementara itu, Jokowi kelak hanya “mantan presiden”. Meski punya Gibran yang wakil presiden, Jokowi akan kehilangan pengaruh tanpa parpol yang juga besar.
Di sisi lain, skenario 2 tentu saja akan mengecewakan pendukung PDI-P. Megawati dan PDI-P akan dicela publik. Ternyata, ujung-ujungnya pragmatis juga.
Dari sisi demokrasi, skenario 2 juga negatif. Masuknya PDI-P ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan melemahkan fungsi pengawasan dan kritik konstruktif parlemen. Bisa-bisa parlemen hanya akan menjadi stempel pemerintah belaka.
Sekarang skenario 3. PDI-P tetap di luar pemerintahan, tapi berbeda dengan skenario 1. Di skenario 3 tak diperoleh kesepahaman dari komunikasi politik terkait peran di luar pemerintahan antara pihak PDI-P dan Prabowo.
