Soal APBD 2021, Fraksi Pembangunan Bangsa Apresiasi DPRD & Pemprov Maluku

oleh -29 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Mumin Refra berterima kasih kepada pemerintah provinsi Maluku dan rekan-rekan anggota DPRD provinsi Maluku dalam merespon RAPD yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Maluku.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) initiative kepada wartawan di gedung DPRD, Rabu (22/12/2020).

“Selaku Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa di Provinsi Maluku, kami sangat merespon APBD maluku yang sudah ditetapkan ini sangat adaptif, mengakomodasi semua kepentingan sebelas kabupaten kota secara permanen. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan utamanya adalah rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Maluku dalam merespon RAPD yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Baca Juga  Kadis DKP Sula Akui Panggil Ketua Koperasi Nelayan Falacemerlang

Ketika di tanyakan mengenai dana pinjaman PEN, Rp700 miliar, Mumin menyatakan dana pinjaman tersebut dari aspek peminjamannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Refra, dana pinjaman PEN itu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan sebarannya telah dituangkan dalam RAPBD dengan terarah.

“Alhamdulillah infrastruktur untuk tahun 2021 ini dipertajam oleh pemerintah provinsi Maluku dan telah direspon positif oleh DPRD Provinsi Maluku. Ini telah diaktualisasikan dengan baik dalam kebijakan politik DPR hingga tadi malam sudah ditetapkan KUA PPAS,” ulasnya.

“Kita tidak bisa pungkiri realitas menunjukan COVID-19 ini sangat berdampak pada kehidupan Indonesia secara nasional maka struktur ekonomi itu menuntut kita pemerintah daerah utamanya, untuk kreatif mencari dana sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat Maluku tentunya dan dimanfaatkan untuk kelanjutan hidup layak di daerah ini,” imbuhnya.

Baca Juga  Kantongi Form B1KWK Golkar, FAM-SAH Yakin Menang di Pilkada Kepulauan Sula

Mumin menambahkan, PKB merespon positif apa yang telah menjadi desain Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai bentuk tanggung jawab mengemban amanah rakyat dan tanggung jawab itu patut diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Saat ditanyakan tentang bagaimana dengan pengawasan program-program kedepannya, Mumin mengaatakan, “Insya Allah kami akan jawab sesuai dengan mekanisme DPR dan untuk ketahuan teman-teman bahwa ada kesamaan pandangan dari semua fraksi yang dipimpin oleh pimpinan dewan.

Mumin juga mengatakan Tahun 2021 nanti ada kenaikan gaji guru kontrak, dari Rp.1.015.000 menjadi Rp1.500.000.

“Kemudian gaji guru honorer tahun 2018 yang mengalami penundaan hari ini juga ada mulai direspon oleh gubernur Maluku dan ini semua adalah untuk kepentingan rakyat maluku secara menyeluruh,” ungkapnya.

Baca Juga  Kejati masih teliti kasus mark up anggaran publikasi SBB

“Pemerintah tidak akan diam melihat kondisi walaupun kita diterpa oleh musibah yang namanya COVID-19, kita tetap akan bekerja keras dan kita akan mewujudkan harapan rakyat,” pungkasnya. (valen)