Soal Dana Rp 5,1 Milyar, Akademisi ini Bilang Ada Hubungan Intim Terlarang antara Legislatif dan Eksekutif

oleh -450 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gonjang-ganjing masalah dana Rp 5,1 Milyar APBD Maluku yang dipakai untuk rehabilitasi rumah jabatan sementara Gubernur Maluku, rupanya mendapat perhatian dari salah satu akademisi asal Maluku yang kini mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Hendra Kasim.

Anak muda asal Masohi, Maluku Tengah ini kepada porostimur.com, Jumat (4/12/2020) mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, “rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri”.

“Fasilitas rumah dinas disediakan oleh pemerintah guna menambah semangat dan gairah kerja abdi negara,” katanya.

Menurut Hendraw, dalam PP 31/2005 tidak ada pengaturan mengenai rumah dinas sementara. Oleh sebab itu, menurut dia sangat aneh jika ada anggaran yang fantatis hingga miliaran rupiah digunakan untuk renovasi rumah pribadi dengan dalih rumah dinas sementara.

“Jika ini benar, kami berpendapat hal tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau termasuk dalam penyalahgunaan APBD,” tegasnya.

Baca Juga  Real Madrid Vs Inter Milan: Los Blancos Wajib Menang atau 'Pulang'

Hendra bilang, kalau dalilnya adalah untuk wibawa Maluku karena banyak tamu yang berkunjung ke Maluku dan sering dijamu Gubernur di kediamannya. Kenapa anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk merenovasi rumah dinas Gubernur di Mangga Dua agar lebih layak. Dengan begitu ada progres pembangunan Maluku dari segi pelayanan.

“Jika yang direnovasi adalah rumah pribadi dengan dalih rumah dinas, gubernur yang baru nanti misalnya, tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut, karena itu aset pribadi.

Tapi kalau yang direnovasi adalah rumah dinas gubernur di Mangga Dua, lebih tepat karena dapat digunakan oleh setiap orang yang menjabat sebagai gubernur.

“Yang menjadi pertanyaan adalah kalau Murad sudah tidak menjabat selaku gubernur, bagaimana status hukum rumah itu atau bagaimana nasib dana Rp 5,1 Milyar itu,” tukasnya.

Baca Juga  Mahasiwa Bacan Barat Demo di Kantor Bupati Halsel Tuntut Keadilan Pembangunan

Lebih dari itu menurut Hendra, sikap diam DPRD dapat dimaklumi, karena sejak awal pembahasan APBD disetujui oleh DPRD dan anggaran fantastis itu secara sadar telah disahkan.

“Dalam keadaan seperti ini, ilmu hukum tatanegara menyebutnya sebagai kondisi persilangan antara eksekutif dan legislatif, kedua cabang kekuasaan yang seharusnya saling mengawasi justru mesra membangun hubungan intim terlarang,” paparnya.

“DPRD yang seperti ini wajib dicatat oleh warga Maluku agar kita kasih punishment bersama pada pemilu mendatang. Atau mendingan mundur saja sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, politisi senior Maluku, Bitto Temmar mengatakan, ada paradoks informasi tentang dana Rp 5,1 milyar rupiah tersebut.

“Gubernur membantah. Ketua DPRD ikut mengamini. Tetapi dokumen administrasi justru memperlihatkan hal sebaliknya. Hebohnya, Sekretaris Dinas PUPR membenarkan. Paradoks seperti ini dari perspektif public relations pemerintahan justru merugikan baik pemprov mau pun DPRD. Maksudnya, masyarakat luas pasti tidak lagi memiliki respek terhadap aktor-aktor utama pemerintahan di Maluku,” bebernya.

Baca Juga  Pemimpin yang Mudah Marah, Arogan, dan Kasar, Itu Tandanya Dia tak Kompeten Memimpin!

Bitto Temmar menjelaskan, rendahnya respek ini tentu bukan karena soal ini saja, sebab sebelumnya sudah ada preseden buruk karena masalah-masalah lain.

“Tentu saja ini sangat disayangkan karena citra pemerintahan dengan sendirinya merosot begitu tajam,” tukasnya.

Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang KKT) dua periode ini menceritakan bahwa beberapa waktu lalu Ia sengaja ngopi di warung kopi dan mencoba menangkap percakapan-percakapan lepas dan terus terang Ia sangat terperanjat.

Kata Temmar, kosa kata yang digunakan masyarakat bawah terhadap aktor-aktor pemerintahan di Maluku memang kedengaran tidak pantas.

“Kalau saja elit pemerintahan di Maluku mengasah sensitivitas sosialnya, pasti saja menjaga mutu kebijakan-kebijakan yang ditempuh sehingga mendapat sambutan dan respek positif. Sayangnya karena sensitivitas sosial cukup rendah, mutu kebijakan yang dibuat pun akhirnya menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan,” ujarnya. (tim)