Soal Enam Desa, Pemkab Halut Akan Ajukan Judicial Review

oleh -84 views
Link Banner

Porostimur.com | Tobelo: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara, Maluku Utara, akan mengajukan permohonan uji materi (judical review) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara ke Mahkamah Agung.

“Konflik tapal batas antara yang berlangsung sejak kurang lebih 15 tahun tetap ditolak dan bergejolak di tengah masyarakat, akibatnya elemen masyarakat meminta agar Permendagri 60 tahun 2019 soal tapal-batas ditolak,” kata Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Frans Manery, Rabu (26/2/2020).

Selain melakukan permohonan uji materi ke MA, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga akan menggugat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait tapal batas enam desa yang berbatasan dengan Pemkab Halmahera Barat.

Baca Juga  Mikaela Mayer, Petinju Seksi AS yang Sempat Terpapar Virus Corona

Manery menjelaskan, pihaknya telah mengadakan pertemuan untuk menyelaraskan gugatan ke PTUN ini dan juga uji materi Permendagri 60 tahun 2019 ke Mahkamah Agung.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan perwakilan enam desa, sehingga kita perlu menyampaikan judicial review dan gugatan ke PTUN, agar masalah tapal batas Halut-Halbar segera selesai,” ujarnya.

Senanda dengan Frans, Ketua DPRD Halmahera Utara, Julius Dagilaha, menegaskan pihaknya mendukung langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara jika untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak melawan UU.

Dagilaha bilang, agar langkah pemerintah efisien dan sesuai dengan koridor mekanisme dalam birokrasi, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik hingga ke lingkup masyarakat bawah, agar bisa searah dengan tujuan bersama.

“Dalam undang-undang sudah menyampaikan bahwa jika terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali. Sehingga ada dua langkah yang akan kita tempuh, pertama judicial review, kedua gugat Pemerintah Pusat, Pemprov Malut, dan Halbar ke PTUN,” katanya.

Baca Juga  Nuri Drakula dari Papua yang Terancam Punah Akibat Perburuan Liar

Dagilaha pun mengajak Pemda Halut agar melakukan pertemuan dengan DPRD Halut, pimpinan OPD, serta kades se Kecamatan Kao Teluk dan tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Kao Teluk.

Sebelumnya, Pemkab menggelar pertemuan di Meeting Room Kantor Bupati Halut, dihadiri oleh Bupati Frans Manery, Sekda Fredy Tjandua, Ketua DPRD Julius Dagilaha beserta anggota DPRD, serta pimpinan instansi tehnis dan Perwakilan dari masyarakat Kao Teluk.

Mewakili masyarakat Kao Teluk, Kades BubaneIgo, Hi Ayub, mengatakan kehadiran masyarakat Kao Teluk untuk bersinergi dengan Pemkab Halut agar menyikapi masalah tapal batas.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Malut, Aldhy Ali, dihubungi sebelumnya menyatakan terkait dengan adanya informasi penolakan terhadap Permendagri nomor 60 Tahun 2019 tentang batas daerah Halbar-Halut, sampai saat ini Biro Pemerintahan Setda Provinsi Malut belum mendapatkan informasi seperti apa bentuk penolakannya.

Baca Juga  Ledakan di Pagi Hari Natal di Nashville, AS, Ini Faktanya...

Sebab, katanya, dalam pelaksanaan pertemuan pasca diterbitkannya permendagri dan dilanjutkan penyerahan Peraturan Menteri oleh pemprov kepada kedua Bupati (Halbar-Halut) statement dan penyampaian kedua bupati tidak ada yang menolak. (red/rtl/jubi)