Soal Jembatan Air Bugis, Kejati Kirim “Surat P-17” Ke Dirkrimsus Polda Malut

oleh -74 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Kasus dugaan korupsi proyek Rehabilitasi Jembatan Air Bugis Desa Auponhia, Kabupaten Kepulauan Sula, kini terus bergulir di ranah hukum.

Terbaru, pada Selasa (4/8) lalu, Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mengirim Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (P-17) ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Malut terkait kasus yang menjerat ipar Bupati Kepulauan Sula itu.

Kasi Penuntut Umum Kejati Malut, Fahrul melalui Kasi Penkum Richard Sinaga mengatakan, Surat P-17 itu dilakukan karena pasca diserahkan  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik Polda itu hingga kini belum ada penyerahan Tahap I.

“Karena belum ada tahap I setelah diserahkan SPDP, maka kami kirim Surat P-17,” katanya kepada wartawan di kantor Kejati Malut.

Link Banner

Disentil terkait adanya nama tersangka, kata Richard, dalam SPDP yang diserahkan Polda Malut, belum dicantumkan nama tersangka. “Belum ada nama tersangka dalam SPDP itu,” ujarnya.

Baca Juga  Reaktif Rapid Test, Satu Orang di Kabupaten Buru Ditetapkan PDP Covid-19
Pengujian Jembatan Air Bugis Tim Ditreskrimsus Polda Maluku Utara

Sementara Polda Malut, dua pekan lalu telah mengirim penyidik bersama ahli konstruksi ke Kepsul untuk menghitung kontruksi bangunan yang diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Bahkan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 14 Mei 2020 lalu.

Proyek senilai Rp 4,2 miliar ini, dianggarkan melalui APBD 2017 di Desa Auponhia dan dikerjakan oleh perusahan PT Kristi Jaya Abadi, Irwan Hongarta yang tidak lain milik ipar dari Bupati Kepsul, Hendrata Thes.

Setelah dikerjakan jembatan tersebut tidak dapat digunakan lantaran kondisinya buruk, dan nyaris ambruk. (nox/red)