Soal Keterlambatan Pembahasan APBD Tahun 2021, Sekprov Apresiasi DPRD Maluku

oleh -36 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengklarifikasi penyebab keterlambatan APBD tahun 2021.

Hal ini dijelaskan kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian dokumen KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Maluku di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon (17/12/2020).

Kasrul menyadari pembahasan APBD Tahun 2021 ini sangat terlambat. “Kemarin kami sudah konsultasi dengan Kemendagri dan yang penting sampai Desember ini sudah selesai karena pada masa transisi ini ada beberapa hal yang pertama tentunya ada perubahan regulasi. Karena ini baru, jadi kemarin itu kita sampai beberapa APBD, nota keuangan dan yang lain itu harus ke Jakarta untuk bimtek mandiri, karena ini adalah barang baru tentunya seluruh Indonesia, 34 provinsi, 500 lebih kabupaten kota ini barang baru buat semua,” katanya .

Baca Juga  Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

“Akhirnya kita mengambil inisiatif ke Jakarta kemudian kita cari narasumber dari Kemendagri untuk Bimtek di sana selama 2 hari kemudian balik ke sini kita melakukan Bimtek ke yang lain,” sambungnya.

Kasrul bilang, memang agak lain, sebab di tahun 2021 dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) ini, meng-link beberapa aplikasi menjadi satu, sehingga perencanaan pengeluaran kemudian pelelangan dan seterusnya menjadi satu aplikasi perencanaan dan pemeliharaan. selama ini kan SIMDA jadi sedikit terlambat.

“Kita mengapresiasi teman-teman di dewan atas waktu yang di kasih sampai tanggal 22 Desember untuk menyelesaikan itu. Jadi mulai mitra-mitra komisi dengan mitra-mitra APD melaksanakan pembahasan secara teknis program kegiatan,” ujarnya.

Baca Juga  Kadishub Kota Ambon: Tidak Benar Dishub Pelihara Jukir Liar

“Yang paling penting tadi itu disampaikan pak gubernur ternyata katong punya belanja lebih besar sedikit dari pada pendapatan. Katong ada deposit Rp69 miliar itu nanti ditutup dengan pembiayaan. Katong memang punya belanja besar sekarang, pendapatannya naik sekitar Rp300 miliar mungkin naiknya di belanja operasional tapi sesungguhnya belanja daerah itu turun gitu sehingga terjadi deposit yang Rp69 miliar itu, kurang lebih begitu yah,” bebernya.

Kasrul juga bilang, akibat pandemi ini kita mengalami pengunduran anggaran kurang lebih dua tahun.

“Tahun pertama katong masih banyak berputar soal virus dan pandemi, yang kedua bagaimana proyek-proyek tahun kemarin yang tertunda itu pun belum selesai, sehingga anggaran yang di OPD itu dia turun dari tahun kemarin,” pungkasnya. (valen)