Soal Pembangunan Bendungan Way Apo, Masyarakat Adat Nilai Pemerintah Ingkar Janji

oleh -207 views
Link Banner

@porostimur.com | Ambon: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tanggal 28 Desember 2017 lalu di Jakarta telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Penandatanganan kontrak ini dilakukan untuk 3 paket dengan total Rp 2,223 triliun terdiri dari pembangunan fisik meliputi Paket 1 dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan – PT. Adhi Karya (KSO)senilai Rp 1,069 triliun, Paket 2 dengan kontraktor PT. Hutama Karya – PT. Jasa Konstrusksi (KSO) senilai Rp 1,013 triliun dan kontrak paket supervisi senilai Rp 74 miliar dengan konsultan PT. Indra Karya.

Link Banner

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Hariyono Utomo mengatakan bahwa pembangunan bendungan sebagai proyek strategis nasional ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Maluku.

Baca Juga  Jembatan Larike Ambruk, Warga Diminta Hati-Hati

“Kami melaksanakan persiapan pembangunan bendungan ini tahun 2014, lalu di tahun 2015 dilaksanakan penilaian amdal,” ujar Kepala BWS Maluku Hariyono Utomo, ketika itu.

Penandatangan kontrak pembangunan Bendungan Way Apu, 28 Desember 2017 lalu di Jakarta

Penetapan lokasi ditargetkan bulan Januari 2018, sehingga proses pengadaan tanah seluas 581 ha bisa dilakukan secara bertahap.

Hariyono juga menambahkan bahwa seluruh penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu.

Bendungan Way Apu dilaksanakan melalui paket Multi Years Contract hingga tahun 2022 mendatang.

Bendungan tersebut akan memiliki volume tampung 50 juta meter kubik yang akan mengairi lahan irigasi seluas 10.000 ha, untuk air baku 250 m/detik, dan listrik sebesar 8 megawatt.

Selain manfaat tersebut, fungsi utama bendungan yaitu sebagai pengendalian banjir lantaran selama ini dataran Way Apu sering mengalami banjir.

Baca Juga  2020, Bandar Antariksa Kecil Dibangun di Biak

Sayangnya niat baik dan rencana bagus tersebut tidak berjalan mulus di lapangan. Pasalnya, proyek triliunan rupiah itu, diklaim membangun tanpa ganti rugi lahan kepada warga.

Alhasil, warga yang dipimpin Kaklison Ali Wael pun pernah menghadang kehadiran perwakilan Bank Dunia, Yazuhiro Azuma dan rombongan yang berkunjung ke lokasi proyek beberapa waktu lalu.

Aksi penghadangan oleh Masyarakat Adat

Pemilik lahan di lokasi pembangun proyek Bendungan Way Apo, Kabupaten Buru, mengancam akan terus melakukan protes dan penghadangan, hingga pemerintah memenuhi hak-hak mereka.

Sami Latbual, salah satu pemilik lahan kepada porostimur.com mengatakan, sebetulnya sudah pernah ada kesepekatan antara warga dengan pihak Balai Wilayah Sungai Maluku. Sayangnya kesepakatan itu tidak dipenuhi hingga saat ini.

Menurut Latbual, dari sekian item yang disepakati bersama antar BWS dan pemilik lahan, baru satu item yang direalisasikan, yakni pembangunan rumah adat.

Baca Juga  Forum Kepulauan Pasifik Desak Dewan HAM PBB Kunjungi Papua
Sami Latbual

Sementata kesepakatan lainnya, tidak mendapat jawaban yang pasti. Padahal, lahan masyarakat adat sebagiannya telah dipergunakan untuk mega proyek senilai Rp. 2 triliun itu.

“Telah dilakukan pertemuan dengan tim terpadu, dan disepakati secara bersama bahwa konpensasi kepada masyarakat adat diantarnya, bangun rumah adat, dan itu saya sendiri yang usulkan, dan itu yang sudah dibangun”, kata Latbual.

Item lain yang menjadi butir kesepakatan menurut Sami Latbual adalah pembangunan Asrama mahasiswa di Ambon dan pemberian insentif terhadap tokoh tokoh adat.

“BWS juga sepakat untuk membantu membuka dan meratakan lahan yang akan dipakai untuk membangun rumah milik masyarakat. Itu yang belum dilakukan,” ungkap Latbual. (keket)