Soal Pemberantasan Narkotika, GANN Ragukan Komitmen DPRD Maluku

oleh -158 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Maluku menilai, tertangkapnya oknum Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Demokrat, MZW oleh Satresnarkoba Polresta Pulau Ambon dan Pp. Lease, merusak citra dan reputasi lembaga perwakilan rakyat yang terhormat.

Ketua DPD LSM, Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Maluku, Hidayat Samalehu, kepada Porostimur.com, di Ambon, Rabu (10/3/2021) mengatakan, perilaku oknum MZW telah mencoreng wajah parlemen dan menciderai nama baik lambaga DPRD Maluku.

Samalehu menegaskan, peristiwa ini merupakan bentuk penghianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat kepada MZW. Dan kasus ini adalah peringatan sekaligus kritik kepada anggota DPRD untuk berhati-hati dengan barang haram tersebut.

Meski demikian, menurut Samalehu, pihaknya tidak kaget dengan peristiwa tertangkapnya MZW, lantaran sejak awal DPRD Maluku dianggap tidak punya komitmen terhadap pemberantasan narkotika.

Link Banner

Samalehu bilang, sejak awal, GANN Maluku pesimis, sebab pada gelaran tes urine massal 16 Desember 2020 lalu, yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota DPRD Maluku dan ASN pada Sekretatiat Dewan, hanya sebagian kecil anggota DPRD yang mau berpartisipasi.

“Hanya 30 persen Anggota yang terlibat. Justru para pegawai sekretariat DPRD yang banyak, ini menandakan, konsistensi dan komitmen lembaga DPRD diragukan. Dengan peristiwa ini, komitmen dan integritas wakil rakyat juga dipertanyakan. Dan selaku organisasi pegiat anti narkotika dan volentier kemanusiaan, kami pesimis atas insiden tersebut,” tukas Samalehu.

Baca Juga  Ardi Idrus dan Barisan Pemain Persib yang Layak Dijajal Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

“Padahal tes urine yang dilakukan mestinya turut membantu pemerintah dalam memerangi dan mencegah peredaran narkotika di Maluku. Instruksi presiden (INPRES) Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kemudian di kuatkan dengan Inpres no 2 tahun 2020 tentang aksi P4GN, harus menjadi kesepahaman bersama dalam memerangi narkotika di bumi raja-raja. “Ale pake ale mati”. Memakai barang haram itu hanya tiga yang didapat, Rumah Sakit, Penjara dan Kuburan (Mati),” sambungnya.

Lebih jauh Samalehu mengatakan, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Maluku telah mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 313 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Terpadu Pecegahan Narkotika itu berarti ada kesungguhan dari Pemprov Maluku yang mestinya juga selaras dengan lembaga DRPD sebagai mitra pemerintah.

“Rencana DPRD membentuk Satgas Anti Narkotika ini kami ragukan, tetapi tetap kita GANN mensupport langkah dan niatan baik itu. Kami DPD LSM-GANN MALUKU serius mengajak masyarakat Maluku untuk perang melawan narkoba, melakukan edukasi, sosialisasi terus menerus tetapi sebagai pejabat publik yang bersangkutan melakukan tindakan tidak terpuji dan menyakiti kami masyarakat Maluku. Kami sesali itu,” tegasnya.

Baca Juga  Tahun 2020, Pengungkapan Kasus Narkoba Polda Maluku Utara dan Jajaran Meningkat

Tagal itu, DPD LSM-GANN Maluku mendukung upaya Pemda Maluku untuk melakukan tes urine kepada semua pejabat dan pegawai dilingkup Pemprov maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga unsur Pemerintah Negeri.

Dengan itu maka, DPRD Maluku, kepolisian daerah dan lembaga terkait, juga harus bersikap sama sebagai bagian mendukung Inpres nomor 6 Tahun 2018 dan Inpres nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

“Artinya bahwa, DPRD Maluku harus benar-benar fokus mengurusi rakyat, tapi bukan saja infrastruktur yang diurusi, tapi moralitas dan ahklak anak bangsa juga harus menjadi konsen yang salah satunya adalah isu-isu narkotika yang akhir-akhir ini merajai beberapa daerah yang ada Maluku. Karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tentu menjadi fokus dan konsentrasi semua instansi pemerintah, swasta dan masyarakat Maluku,” tandasnya.

Baca Juga  Wuih…. Pengguna Facebook Terbanyak Ketiga Dunia Ada di Bekas

Apalagi, tambahnya, Maluku adalah terdiri dari pulau-pulau, sehingga bisa saja menjadi pintu masuk dan akses yang bisa digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika secara leluasa. Apalagi, jika wilayah-wilayah perbatasan tersebut terlepas dari pengawasan dan pantauan institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

Belum lagi terkait peredaran di dalam Lapas maupun Rutan, yang brlakangan ramai diberirakan soal transaksi narkoba.

“Itu juga rawan transaksi pengguna dan pengedar,”ujarnya.

Diketahui, riilis BNN Maluku terkait 11 Desa di Maluku yang masuk zona merah peredaran narkotika, diantaranya lima Desa di Kota Ambon, dua Desa di SBB, Maluku Tengah, Buru Selatan dan Kota Tual. Ini menandakan, bahwa Maluku memang rawan.

“Apalagi, rilisan BNN Maluku ada beberapa kampung yang punya jaringan narkoba dengan kampung Ambon di Jakarta. Ini ancaman besar bagi kita semua. Kami GANN menilai, Maluku darurat narkoba. Narkoba musuh bersama, sehingga memeranginya adalah kewajiban demi masa depan generasi Maluku,” pungkasnya. (keket)