Soal Penolakan Dana Bantuan Pendidikan, ini Kata Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai

oleh -176 views
Link Banner

Porostimur.com | Morotai: Terkait keputusan pihak Universitas Pasifik Morotai pada rapat senat pada tanggal 27 Agustus lalu yang menolak dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa oleh Pemda Pulau Morotai, membuat juru bicara (Kepala Bagian Humas), Arafik M Rahman angkat bicara.

Menurut Arafik, apa yang diputuskan oleh pihak universitas melalui rapat senat pada tanggal 27 Agustus itu, kalau memang benar yang disampaikan oleh Wakil Rektor II di media massa beberapa waktu lalu. bahwa pihak Universitas Pasifik menolak, hanya karena keragu-raguan terhadap niat baik Pemda Pulau Morotai soal kesinambungan anggaran dari tahun ke tahun, nilai yang tidak memadai, dan jika semua gratis maka mahasiswa akan malas.

“Menurut saya itu argumentasi yang tidak profesional dan tidak objektif.
Perlu saya sampaikan, bahwa apa yang di berikan dukungan anggaran oleh Pemda saat ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap visi-misinya, Perda tentang wajib belajar 16 tahun”, ujarnya.

Baca Juga  Sekda Maluku Lantik Pengurus IKBKS Periode 2019-2023

Arafik mengatakan, persoalan apakah anggaran ini hanya setahun atau seterusnya, itu soal nanti. Yang terpenting ada itikad baik dari pemimpin saat ini, masa senat mengambil keputusan yang menyusahkan mahasiswa.

“Rasionya dimana? Biarkan sajalah bantuan Pemda berjalan normal agar adik – adik mahasiswa kita tidak lagi terbebani soal keuangan keluarga, agar mereka fokus belajar saja. Soal mahasiswa malas itu berkaitan dengan motivasi keluarga, sistem dan kondisi kampus, kalau sistem pengajaran nya menyenangkan dan kondisinya nyaman saya yakin adik adik pasti rajin”, tukasnya.

Bahwa dalam beberapa waktu kedepan soal Anggaran 6.5 m dan beberapa komputer yang diberikan oleh pemerintah itu berdasarkan regulasi dan spirit bernegara. Kaitan dengan total anggaran itu berdasarkan kebutuhan prioritas universitas yang di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.

Baca Juga  Resto Sari Gurih Ambon Gaji Karyawan Sesuai UMP

Jadi tidak ada alasa untuk menolak, dukungan Pemda terhadap mahasiswa dan kampus, sebab kondisi ekonomi mahasiswa saat ini di Morotai dan Maluku Utara memang harus diberikan sentuhan olah siapa saja Bakan hanya Pemda, bila perlu kedepan ada pihak ketiga yang ikhlas memberi dukungan atau sumbangan dana terhadap kampus.

Mestinya mereka memahami pesan dalam UU No 20 tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional mulai dari definisi, hak /kewajiban warga negara, serta tujuan pendidikan nasional.

Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Baca Juga  Ketua PSI Ternate Tuding Tim TULUS Provokatif

UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 2).   Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, bahkan warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34).

Sementara pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Cukup pesan saya untuk saat ini, jika pihak senat tetap menolak bantuan Pemda maka saya pastikan mahasiswa yang kritis dan pandai akan paham langkah apa yang mereka lakukan, apalagi mahasiswa punya badan eksekutif di internal kampus yang eksistensinya bertujuan melindungi mahasiswa. (vonny)