Soal Perampasan Dokumen Desa Tawa oleh Mahasiswa, ini Kata Aliansi Indonesia

oleh -265 views
Link Banner

Porostimut.com | Labuha: Soal dugaan perampasan dokumen Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang akan ditindak lanjuti Polres Halsel, Lembaga Aliansi Indonesia sebagai Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) selalu memberikan apresiasi kepada penegak hukum baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai mitra kerja demi menegakkan keadilan dan kebenaran

Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Sarjan Taib kepada porostimur.com Ahad, (21/6/2020) berharap kepada pihak Kepolian harus betul-betul mengkaji laporan perampasan dokumen itu.

Menurut Sarjan, apa yang dilaporkan oleh Kepala Desa Tawa, sudah pernah ditanyakan kepada para mahasiswa.

“Hal yang menjadi dugaan pihak Polres itu mereka hanya mengamankan di saat aksi, setelah selesai aksi dokumen itu langsung diserahkan kembali ke pemerintah desa dan sekarang dokumen itu sudah di tangan pemerintah desa. Jadi bukan merampas”, ucap Sarjan

Lanjut dia, karena persoalan yang terjadi di Desa Tawa itu pertama mahasiswa meminta rapat dengan kepala desa yakni Bahtiar Hi Hakim. Di dalam rapat kepala desa sendiri tidak transpransi soal anggaran bahkan BLT yang saat ini belum dibagikan, sehingga membuat mahasiswa jadi marah dan mereka pun aksi, kardna mereka sebagai putra daerah yang juga merasa perhatian dengan kampung (Desa)

Baca Juga  DPRD Minta Kepolisian Segera Usut Tuntas Kasus Penembakan Di Siri Sori Amalatu

Sarjan menjelaskan, menurut para mahasiswa, selama ini ada dugaan penyalagunaan dana desa dan juga diduga ada proses pembodohan pada masyarakat salah satu contoh Musyawarah Desa.

“Bahwa Musdes itu selalu dilakukan hanya untuk pengambilan dokumen sebagai formalitas akan tetapi usulan -usulan masyarakat itu selalu diabaikan bisa dikata memakai pemikiran sendiri, ahirnya mahasiswa mendatangi dua lembaga yakni Lembaga Aliansi Indonesia dan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) untuk mendampingi hearing di DPRD” ucapnya

“Dari hasil hearing itulah sehingga DPRD mengagendakan untuk turun langsung di desa dan sudah direncanakan hari Senin he’s ok mereka akan turun”, tukasnya

Sarjan juga menyampaikan dalam pantauan Lembaga Aliansi Indonesia terkait dana desa mulai bergulir pada tahun 2016 hingga sekarang banyak dugaan yang terjadi di desa-desa bahkan aksi terjadi di mana-mana, karena pemerintah desa yang tidak transparansi soal anggaran.

Baca Juga  955 Warga Malut Ikut Rapid Test, 78 Orang Reaktif Covid-19

“Bukankah kita semua tahu bahwa anggaran itu untuk siapa, tentunya untuk masyarakat. Jadi wajar masyarakat harus tahu soal anggaran sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa pada pasal 4 ayat 7 yang dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Secara Transparan, dan UU NO. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang seharusnya pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah desa itu yang harus kita awasi”, jelas Sarjan

Sarjan bilang soal temuan 32 desa yang hasil auditnya sudah diserahkan oleh pihak Inspektorat ke pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik, itu sampai saat ini belum ada informasi, seakan akan hal ini sudah didiamkan. Dirinya berharap harus ada efek jera kepada para oknum-oknum pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah desa.

Baca Juga  Ada Apa dengan Nissa Sabyan?

“Harus ada efek jera kepada para menyalagunakan anggaran tersebut, sehingga ini menjadi pelajaran bagi yang lain”, tandasnya. (adhy)