Soal Rp 5.1 Milyar, DPRD Maluku Diam Membisu

oleh -374 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kebohongan paling berbahaya dan kejam adalah kebohongan pemimpin pada rakyat. Karena jika pemimpin pendusta dia tidak hanya melucuti kehormatannya tetapi dia sedang membangun parit pemisah antara dirinya dengan rakyat dan Tuhan. Jika seorang pemimpin sudah menipu rakyat dan Tuhan maka kehancuran negeri itu hanya menunggu waktu.

Kalimat bijak di atas, nampaknya layak dialamatkan kepada elit politik dan pemerintah di Maluku saat ini.

Betapa tidak, di tengah kemiskinan dan pandemi Covid-19 yang mendera, para elit di daerah ini diam-diam menganggarkan dana Rp. 5,1 Milyar yang bersumber dari APBD untuk pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan sementara Gubernur Maluku.

Selain jumlahnya yang fantastis, peruntukan anggaran daerah ini pun menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, sebab ternyata uang rakyat itu dipergunakan untuk rumah pribadi Murad Ismail di Wailela dan bukannya untuk rumah dinas gubernur di bilangan Mangga Dua, Kota Ambon.

Sudah begitu, ikhwal penggunaan dana tersebut pun dibantah oleh Murad Ismail sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya.

Murad bahkan secara jumawa mengatakan,“Orang satu Maluku tau, kalau rumah saya sudah berdiri sejak Saya belum juga menjabat gubernur. Jadi biarkan mereka tebarkan informasi seperti itu sampai mereka bosan sendiri,” tukas Murad, Rabu, 2 Desember kemarin.

Baca Juga  Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Sejajaran, Menggunakan Protokol Sosial Distencing

Tidak hanya oleh Murad, bantahan serupa pun disampaikan oleh Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Kepada jurnalis Porostimur.com yang mewawancarainya tiga hari lalu di gedung DPRD Maluku, Wattimury mengatakan, hal tersebut tidak benar.

“Ale ketinggalan zaman. Barang itu seng batul. Su penjelasan segala macam, su jelas samua di dewan itu. Jadi wartawan itu musti cerdas sadiki,” kata Wattimury dalam dialek Melayu Ambon.

Bantahan Gubernur dan Ketua DPRD itu, rupanya dimentahkan oleh Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Affandi Hasanusi.

Seperti diberitakan media ini kemarin, Affandi bilang, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur demi kewibawaan pemerintah daerah menjamu tamu pusat dan internasional, sebab rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua, dinilai tidak layak dihuni akibat terdampak bencana gempa tahun 2019.

“Memang betul rehabilitasi rumah jabatan sementara (gubernur) di LPSE. Tapi bukan pembangunan rumah jabatan sementara gubernur, namum hanya rehabilitasi,” ujar Hasanusi, Kamis (3/12/2020) kemarin.

Affandi juga bilang, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur di Wailela, penting dilakukan karena dalam jabatan gubernur dan sebagai orang pertama di Maluku,  banyak tamu lokal, nasional, bahkan internasional. 

Baca Juga  Cantik Bergaya Vintage. 5 Gaya Selebriti dan Influencer Ini Bisa Dijadikan Inspirasi, Siapa Favoritmu?

“Tentu Pemda harus tunjukan wibawa. Coba bandingkan rumah jabatan sementara gubernur sekarang dan sebelumnya. Sekarang tampak wibawa Pemda di situ,” kata Hasanusi.

Terkait persoalan ini, wartawan porostimur.com mencoba meminta komentar dari sejumlah wakil rakyat di DPRD Maluku. Sayangnya dari sekian anggota DPRD yang dihubungi via pesan WhatsApp, tidak ada yang menanggapinya.

Tiga Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mukmin Refra, Ruslan Hurasan dan Ikram Umasugi misalnya, tidak ada yang menanggapi permintaan redaksi, terkait kasus tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada wakil rakyat dari Partai Golkar, Anos Yeremias.

Yeremias hanya membalas dengan pesan singkat, “bapa ee, maaf beta ada di MBD.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh wakil rakyat dari PPP, Azis Hentihu dan wakil rakyat asal Partai Gerindra, M. Hatta Hehanusa ketika dimintai komentar tentang persoalan ini tiga hari lalu.

Sementara Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Benhur G. Watubun, beralasan sedang berkampanye di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

“Kaka beta lagi kampanye di SBT beta balik baru ketemu ee. Terima kasih kaka, beta lia waktu nanti beta ketemu kaka”, jawabnya melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga  Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Ambon Kamis, 7 Mei 2020

Sikap para wakil rakyat yang membisu dan terkesan ambigu tersebut, mendapat tanggapan keras dari Ketua Kordinator Cabang (Korcab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku, Inda Ulfa Mansyur.

Kepada media ini Inda mengatakan, DPRD seakan menjadi patung dan bukan lagi sebagai wakil rakyat. Semua diam dan menghindar atas kesalahan yang sudah jelas terlihat di mata.

“Lebih baik mundur dari jabatan sebagai wakil rakyat, daripada melindungi kesalahan yang sudah jelas-jelas merugikan masyarakat di daerah ini,” ujarnya, Jumat (4/12/2020).

Inda juga menyayangkan sikap Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury yang membantah kebenaran perkara ini.

Indah menegaskan, Gubernur Maluku dan Ketua DPRD membantah dengan alasan yang tidak jelas, padahal semua jelas tertera di LPSE Provinsi Maluku dan telah diakui pula oleh Sekretaris Dinas PUPR Maluku.

“Kalaupun bantahan beliau berdua itu dibenarkan, harusnya beliau-beliau bikin bantahan yang jelas sesuai apa yang ada di LPSE yaitu rehabilitasi rumah jabatan sementara yang ternyata rumah pribadi, bukan malah dengan alasan yang tidak jelas,” pungkasnya. (tim)