Soal TKA, Ini 7 Tuntutan PMII Halsel. Salah Satunya Copot Kadis Nakertrans Provinsi & Kabupaten

oleh -625 views
Link Banner

Porostimur.co | Labuha: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Halamahera Selatan mengecam keras tindakan pihak Perusahaan PT. Halmahera Persada Lygend atau HPAL di Kepulauan Obi atas keterlibatan oknum-oknum tertentu yang ikut meloloskan tenaga kerja asing TKA China masuk ke tersebut.

Ketua PMII Halsel Muhlis Usman, melalui keterangan tertulis yang diterima porostimur.com, Rabu (15/4/2020) menilai ada oknum-oknum tertentu yang ikut bermain demi kepentingan kapitalisme dibalik kehadiran para TKA di Desa Kawasi Kepulauan Obi.

Muhlis bilang, pemerintah perlu membuka kembali Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai pembatasan TKA sudah jelas dalam peraturan Menkumham yang berlaku mulai pada 2 April 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan itu.

“Sudah ada larangan bagi TKA agar sementara waktu dilarang masuk ke Indonesia, sekaligus melakukan pembatasan mobilisasi massa, akibat wabah mematikan yang semakin mengkhawatirkan banyak pihak ini”, tukasnya.

Baca Juga  Papua Nugini Minta Komisioner HAM PBB Kunjungi Papua

Muhlis menuding Disnaker baik provinsi maupun kabupaten gagal dalam memutus rantai penyebaran virus.

“Harusnya kondisi seperti ini Disnaker lebih memperketat pengawalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat ke setiap daerah agar wabah virus ini cepat berkurang,” tuturnya.

Muhlis menuturkan, kedatangan TKA asal China yang menggunakan transportasi laut dari Bitung langsung ke Kawasi-Obi tanpa melalui protokoler kesehatan atau pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Pemkab Halsel merupakan pelanggaran, karena telah membuat kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat Halsel khususnya masyarakat di Kepulauan Obi.

“Kami mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas terhadap PT Harita, karena sudah gagal dan lalai bahkan melanggar aturan pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona,” tegasnya. (adhy)

Baca Juga  Fadli Zon Ungkap Jokowi Minta Gerindra Tak Dukung Pansus Jiwasraya

Berikut 7 butir tuntutan Pengurus Cabang PMII Halsel:

  1. Mendesak kepada Pemerintah Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera memulangkan TKA yang baru saja masuk di daerah Obi (Desa KAWASI)
  2. Pecat Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara & Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan
  3. Mendesak kepada Pemerintah Maluku Utara segera mencabut Izin perusahaan yang tergabung dalam Harita Grup yang sengaja melolosakan TKA selama dalam masa penanganan Virus Corona.
  4. Medesak kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih tegas mengontrol masuk-keluarnya kapal di tengah mewabahnya Virus Corona atau Covid-19.
  5. Mendesak Kepada Pemerintah Kab. Halmahera Selatan agar memperketat Tim Satgus dalam pantauan serta pendataan saat kedatangan kapal.
  6. Meminta kepada pihak Kepolisian Resort Halmahera Selatan agar mengarahkan pasukan untuk meminimalisir setiap kapal masuk baik di kabupaten maupun di pelosok pedesaan
  7. Meminta kepada Pemda Halsel agar lebih serius dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca Juga  Brimob Maluku Semprot Disinfektan di Kawasan Desa Galala Ambon