Soal Hutang Dana Bagi Hasil Rp 61 Milyar, Pemkot Ternate Dapat Mengugat Pemprov Malut

oleh -151 views

Oleh: A. Malik Ibrahim, Politisi Partai NasDem Maluku Utara

Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat ( PAB), Pajak Rokok, dan lain-lain, haruslah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan angka prosentase yang diperuntukkan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Penyaluran Dana  Bagi Hasil dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang dipungut pemerintah provinsi pada tahun anggaran berjalan, dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memanfaatkan DBH Pajak Daerah dengan sebaik baiknya sehingga berdampak nyata untuk kesejahteraan di daerah masing masing.

Terkait  Hutang Dana Bagi Hasil  Rp61 miliar dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2021 – 2023 ( Malut Pos senin 15 jan 2024 ) dapatlah dipandang sebagai  “Wanprestasi“  atau  Ingkar janji yang dapat digugat secara Perdata, andaikata  jalur koordinasi antar pemerintah daerah selalu tidak membuahkan hasil, bahkan hanya melahirkan janji-janji atau dengan bahasa santunnya sedang dalam proses.

Pemerintah Kota Ternate tentunya sangat berharap agar hutang DBH Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 61 milia sejak tahun 2021 -2023, haruslah dibayarkan secara normal setiap tahun anggaran berjalan dan tidak harus membawa hutang bertahun-tahun. 

Hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat lumrah, karena asumsi pendapatan dari Dana Bagi Hasil Provinsi Maluku Utara sudah pasti telah dianggarkan oleh Pemkot Ternate untuk membiayai program kegiatan tahun anggaran berkenaan.

Apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara abai dan tidak merealisasikan DBH yang merupakan hak kabupaten/kota, sama saja dengan secara sengaja menghambat proses pembangunan di kabupaten/kota, karena program kegiatan yang direncanakan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai target. 

Pertanyaan yang layak diajukan adalah? apa alasan sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menyalurkan ke kabupaten/kota DBH yang menjadi hak kabupaten/kota. Padahal uangnya masuk ke kas daerah.

Baca Juga  3 Rekomendasi Serum Anti-Aging, Bisa Samarkan Garis Halus dan Kerutan Wajah

Kalau perilaku Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang seperti ini dan berdampak kepada percepatan  pembangunan di kabupaten/kota, maka kedepan mungkin dapat dipikirkan tatacara dan sistem penyaluran yang sudah tentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Misalnya dapat saja diatur apabila conto : seseorang membayar Pajak Kendaraan sebesar Rp. 1.000.000, maka by system dari pembayaran tersebut tersalur secara prosentase yang menjadi hak kabupaten/kota langsung masuk ke rekening  kabupaten/kota.

Kalau untuk Pemkot Ternate saja hutang DBH sebesar Rp61 miliar, pasti untuk kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku utara juga akan terdapat hutang yang tidak tahu berapa besarannya. Pola pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama dalam hal penyaluran DBH ke kabupaten/kota, haruslah menjadi bahan evaluasi bagi para wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Maluku Utara dan aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.