Suarakan Hak Adat Sabuai, Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata Datangi Gubernur dan DPRD Maluku

oleh -60 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Merasa suara masyarakat Negeri Sabuai, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tidak tersalurkan melalui pemerintah setempat hingga tingkat kabupaten, Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata, menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (27/2).

Meskipun secara keseluruhan aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, adu mulut sempat terjadi di pintu gerbang Kantor Gubernur Maluku, namun tidak menghentikan gerak langkah mahasiswa berorasi dan menyampaikan tuntutannya.

Pantauan wartawan di lapangan selama aksi ini, pernyatan sikap dimaksud tidak hanya dibacakan di gedung DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku, namun juga disampaikan secara tertulis kepada Kabid Humas Polda Maluku.

Baca Juga  Usai Dibangun, Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 Siap Berlayar ke Sanana

Pernyataan sikap secara tertulis ditandatangani 5 orang Koordinator Aksi, Yosua Ahwalam, Alvin Nahady, Ogeusius Ithuny, Matheos Rehena dan Harun Matayane.

Sementara pernyataan sikap yang berjumlah total 9 butir ini dibacakan langsung oleh IKa Titahena.

Dengan tegas Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata menegaskan agar :

  1. Mendesak Gubernur Maluku untuk segera mencabut izin CV Sumber Berkat Makmur.
  2. Mendesak Gubernur Maluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
  3. Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengeluarkan surat penangguhan kepada CV Sumber Berkat Makmur.
  4. Mendesak DPRD Provinsi Malluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi Bupati Seram Bagian Timur karena telah mengeluarkan surat izin kepada CV Sumber Berkat Makmur.
  5. Meminta DPRD Provinsi Maluku untuk menjelaskan hasil pertemuan DPRD Provinsi Maluku dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta mempertanyakan tindak lanjutnya sampai sejauh mana.
  6. Mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencabut status tersangka yang ditetapkan oleh Polsek Werinama terhadap dua orang masyarakat Negeri Sabuai yaitu Kaleb Yamarua dan Stevanus Ahwalam.
  7. Mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencopot Kapolsek Werinama.
  8. Mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk segera menjelaskan status izin CV Sumber Berkat Makmur yang beroperasi di hutan Negeri Sabuai.
  9. Meminta Kapolda Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera memerintahkan CV Sumber Berkat Makmur untuk mengganti rugi kepada masyarakat adat Sabuai atas tindakan penyerobotan terhadap hutan adat.
Baca Juga  PLTD Botang Lomang Bakal Rampung 2021

Usai menyampaikan aspirasinya, Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata kemudian membubarkan diri dengan tertib. (shinta)