Sudah Saatnya Maluku Utara Minta PSBB

oleh -203 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Maluku Utara yang telah mencapai 50 orang dan telah terjadi transmisi lokal Covid-19 di Maluku Utara khususnya di Ternate, maka Maluku Utara sudah layak meminta pemberlakuan PSBB.

“Kami tentu berharap Gubernur Maluku Utara sudah saatnya menyampaikan permohonan pemberlakuan PSBB khususnya di Kota Ternate dan Tidore”, kata Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eLS-KAP) Maluku Utara, Hasby Yusuf.

Menurut Hasby, berdasarkan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahwa syarat penerapan PSBB itu terdiri dari: Peningkatan Kasus Menurut Waktu, Penyebaran kasus menurut waktu dan Kejadian Transmisi Lokal Kesiapan Daerah meliputi aspek: ✓Ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat. ✓Sarana dan prasarana kesehatan. ✓Anggaran dan operasional jaring pengaman sosial dan ✓Aspek keamanan.

Baca Juga  Mix and Match Outfit Hijab dengan Tunik, Kasual dan Chic!

Selain itu menurutnya, salah satu alasan utama pemerintah memberlakukan PSBB adalah bahwa jaga jarak atau physical distance pemberlakuannya tidak berjalan efektif di masyarakat.

“Dan semua syarat itu menurut pandangan kami telah terpenuhi. Terjadi transmisi lokal, Kota Ternate sdh jadi episentrum dan secara epidemiologi menjadi sumber (penularan) ke daerah sekitar”, tukasnya.

Hasby bilang, sudah saatnya Pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi untuk kepentingan penerapan PSBB khususnya di kota Ternate dan Tidore. Rencana aksi itu menurutnya,meliputi kepastian jaminan ketersediaan kebutuhan pokok rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, kepastian anggaran dan rencana aksi jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi warga terdampak khususnya di daerah pemberlakuan PSBB.

Baca Juga  Tahun Baru, Tarif Baru BPJS Kesehatan 2021

“Bahkan Dengan pemberlakuan PSBB, maka pemerintah bisa melakukan penegakan hukum atas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dan dengan adanya pemberlakuan PSBB Pemerintah memiliki tanggung jawab langsung pada keterjaminan hidup masyarakat yang terdampak”, kata Hasby Yusuf.

“Kita semua adalah korban dan semua kita berpotensi tertular dan menularkan virus corona kepada yang lain. Para dokter dan tenaga medis tak sedikit yg menjadi korban Covid-19. Para petugas TNI, Polri, aparat pemerintah juga bekerja full time untuk bersama cegah corona. Begitu juga rakyat, mereka tidak sekedar menjadi korban Covid-19 tetapi juga kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan keluarga”, imbuhnya.

Hasby menginginkan pemerintah memiliki opsi jelas yang diikuti dengan keputusan politik yang memadai. Maksud dari keputusan politik yang memadai itu adalah harus ada keputusan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), realokasi APBD yang terfokus pada penanganan Covid-19 dan jaminan sosial ekonomi bagi rakyat.

Baca Juga  Istri Korban Kebakaran KM Karya Indah yang Belum Ditemukan, Butuh Kepedulian Pemda Kepsul!

Dengan demikian menurutnya, semua lini pencegahan bisa terintegrasi, mulai dr kesehatan, pendisiplinan, penegakan hukum hingga terjaganya jaminan sosial ekonomi warga terdampak Covid-19. (red)