Porostimur.com, Ambon – Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Maluku kompak mangkir dari undangan rapat DPRD dalam sepekan terakhir. Salah satunya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku Sandi Wattimena.
Padahal kehadirannya dalam memenuhi rapat dengan DPRD dinilai sangat penting, dalam rangka membahas persoalan laporan pertanggung jawaban dana hibah Kwarda Pramuka Maluku senilai Rp2,5 miliar.
Belakangan soal pertanggung jawaban tersebut berkembang menjadi polemik setelah Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Attapary mengungkapkan ke publik bahwa ada dugaan dana hibah tersebut diselewengkan oleh ketua dan bendahara Kwarda Pramuka Maluku dalam bentuk laporan pertanggung jawaban fiktif.
Wattimena yang ditanya terkait ketidak hadirannya di DPRD berkilah, hingga saat ini dirinya belum menerima undangan dari DPRD Maluku khususnya Komisi IV guna membahas hal tersebut.
“Untuk yang sekarang ini, belum ada undangan dari DPRD guna meluruskan terkait anggaran hibah Kwarda Pramuka Maluku,” ungkapnya, Sabtu (22/7/2023).
Wattimena mengaku, dirinya siap datang ke DPRD guna memberikan penjelasan, apabila telah menerima undangan resmi.
Dia juga bilang, pihaknya hanya pemberi hibah sedangkan pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan ada pada Kwarda Pramuka Maluku.
“Memang di Dispora itu ada dana hibah yang diperuntukkan untuk Pramuka, juga olahraga seperti PON. OKP juga bisa dapat hibah dari kita. Dana hibah setahu saya memang sudah ada di Dispora,” tukasnya.
“Anggaran yang digelontorkan Rp2 miliar. Ada SP2D, ada DPA kok. Jadi tidak ada fiktif ya,” tukasnya.
Wattimena juga menyatakan siap jika dipanggil pihak kejakasaan, seperti beberapa waktu lalu, dia juga pernah dipanggil kejaksaan terkait dana KONI Maluku senilai Rp.11 miliar. (Vera)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
