Tak Patuhi Inpres, 4 Multifinance Bakalan Ditegur Keras

oleh -1.366 views
Link Banner

Porostimur.com|Ambon: Empat lembaga pembiayaan multifinance atau leasing, bakalan menerima teguran keras pemerintah, karena tidak mengikuti arahan atau instruksi presiden (Inpres) dalam penanganan virus corona (covid-19).

Keempat lembaga multifinance tersebut masih saja melakukan penagihan pembayaran kepada kreditur sementara arahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas menyebutkan agar berbagai pembiayaan seperti kredit, koperasi maupun bank, ditunda pembayarannya hingga penanganan virus corona selesai dilaksanakan.

Meskipun nama keempat lembaga multifinance ini belum disebutkan dalam keterangan resmi, namun Komisi II DPRD Maluku menyatakan akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD Maluku guna diteruskan kepada masing-masing kepala daerah.

Dimana, dalam rekomendasi tersebut masing-masing kepala daerah diminta memberikan teguran keras kepada keempat lembaga multifinance dimaksud beroperasi.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Jeremias, kepada wartawan, di gedung DPRD Maluku, Kamis (23/4), usai menghadikri hearing dengan mitra kerja OJK Perwakilan Maluku.

Baca Juga  Besok, pengumuman kelulusan UNBK SMAS Kristen YPKPM Ambon

”Empat lembaga pembiayaan multifinance ini, mereka sepihak. Karena mereka meperhitungkan bisnis mereka semata, tidak mempertimbangkan kondisi kita di daerah. Dan mungkin juga terjadi di daerah lainnya. Itu sebabnya komisi sudah bersepakat untuk merekomendasikan ini melalui Pimpinan DPRD Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, dari 11 lembaga multifinance yang ada di Maluku, 7 di antaranya telah menjalankan kebijakan penundaan pembayaran kepada nasabah/kreditur untuk jangka waktu minimal 3 bulan ke depan.

Sesuai hearing yang digelar, akunya, pihak komisi berkesimpulan agar pemerintah daerah juga berinisiatif menyurati keempat lembaga pembiayaan/multifinance dimaksud agar memberikan kelonggaran kepada nasabah/kreditur sebagaimana digariskan melalui Inpres.

”Kalau boleh ada semacam surat resmi dari kepala daerah, seperti juga yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga kabupaten lain yang sudah lakukan langkah kebijakan seperti itu,” jelasnya.

Baca Juga  Catat Tanggalnya, BLACKPINK Bakal Tampil di Good Morning America

Berangkat dari kondisi seperti ini, tegasnya, maka pihaknya pun berencana menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda).

”Dan Komisi III juga akhirnya memutuskan untuk membuat Ranperda. Sehingga, kedepan kita tidak tahu musibah itu datang seperti apa dan kapan. Tapi mengantisipasinya, kita punya Perda yang mengatur tentang pembiayaan seperti begini,” tegasnya.

Diapresiasinya ketujuh lembaga pembiayaan multifinance yang sudah menjalankan kebijakan penundaan pembayaran kepada para nasabahnya.

Meski demikian, tambahnya, pihaknya juga menghimbau kepada para debitur untuk mendoakan kondisi ini cepat berlalu.

”Catatan bagi para debitur supaya mendoakan kondisi ini cepat pulih, sehingga saudara-saudara kita yang debitur ini bisa dengan cepat berusaha, sereta para nasabah atu kreditur juga bisa memenuhi kewajibannya,” pungkasnya. (liehu)