Tak Sanggup Bayar Tagihan Rumah Sakit Rp7 Triliun, BPJS Kini Terancam Denda Puluhan Miliar

oleh -50 views
Link Banner

@porostimur.com | Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus-menerus dirundung masalah.

Sebelumnya, lembaga ini disebut tak sanggup bayar tagihan rumah sakit yang besarnya hingga Rp7 triliun.

Kini BPJS menghadapi ancaman denda terkait tunggakan tagihan dari rumah sakit yang kian menumpuk itu.

Dengan tagihan yang gagal bayar mencapai Rp7 triliun, dapat dipastikan BPJS Kesehatan harus menghadapi denda 1% dari setiap keterlambatan klaim. Besarnya Rp70 miliar.

Link Banner

“Klaim saat ini membuat kami belum bisa membayar secara tepat waktu,” kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komii I DPR, Selasa (23/7) lalu.

“Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan.”

Baca Juga  14 Ruko di Hitu Ludes Ditelan Api

Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum tertutupi.

Diperkirakan total defisit perseroan akan menembus di angka Rp28 triliun, jika pemerintah tidak menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019.

Sebelumnya perseroan ini telah beberapa kali perseroan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maaruf mengaku, BPJS Kesehatan mendapatkan dana dari pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2018.

Mengantisipasi defisit lebih tinggi, pihaknya berupaya menekan biaya yang ada.

“Kami sebenarnya tetap berusaha mengendalikan biaya, misalnya menindaklajuti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang kami kerjakan,” terang Iqbal.

Langkah lain adalah dengan mendorong supply chain financing (SCF).

Baca Juga  Fast & Furious: Hobbs & Shaw Tayang Tula, 31 Juli 2019

Yaitu, sebuah program pembiayaan kepada fasilitas kesehatan (faskes) agar mempercepat penerimaan pembayaran klaim.

Melalui skema tersebut, pembayaran klaim ditanggung dulu oleh bank kemudian dibayarkan BPJS Kesehatan. Skema ini sendiri telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

“Tapi skema ini belum banyak yang memanfaatkan sehingga sosialisasi tentu perlu disampaikan termasuk melalui media,” pungkasnya. (red)