Tak Taat Aturan PSBB, Puluhan Tempat Usaha di Ambon Kena Teguran Tertulis

oleh -128 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Puluhan tempat usaha dikenai teguran tertulis oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon akibat tidak taat pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), John Slarmanat mengatakan, penindakan terhadap pelanggaran dalam masa PSBB sudah diberlakukan sejak hari ketiga PSBB, tanggal 24 Juni beberapa hari lalu.

“Sampai sore ini, untuk bidang tempat kerja atau badan usaha berbadan hukum, tercatat ada 26 (dua puluh enam) teguran tertulis yang sudah diberikan kepada tempat-tempat usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap aturan PSBB yang berlaku,” kata Koordinator PPNS seperti dikutip dari ambon.go.id, Sabtu (27/6/2020)

John Slarmanat bilang, selain tempat kerja, teguran tertulis juga diberikan untuk bidang fasilitas umum. “Kurang lebih 147 teguran tertulis yang sudah kami keluarkan untuk sarana fasilitas umum, seperti toko-toko dan rumah makan,” jelasnya.

Link Banner

Dan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, hingga kini tercatat sudah 9 (sembilan) orang pelanggar.

Baca Juga  Jema’at Gereja Kategorial Lanud Pattimura 'Betlehem Efrata' gelar Perayaan Natal Tahun 2020.

“Untuk para pelanggar, kita sudah kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), John Slarmanat

Untuk bidang moda tranportasi, lanjutnya, sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), sehingga untuk penerapan sanksi masih harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Maluku.

“Untuk moda transportasi AKDP, kami masih berikan teguran lisan sambil melakukan koordinasi dengan Dishub Propinsi untuk pengaturan secara teknis. Namun, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Angkutan Kota (Angkot), seperti angkot Hatiwe Besar dan Batu Merah, sudah langsung kami tilang ditempat,” tukasnya.

Diketahui, 6 bidang pengendalian PSBB Kota Ambon terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Tempat Usaha, Bidang Kegiatan Keagamaan, Bidang Fasilitas Umum, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Moda Transportasi. (red/agi)