Tangkal Corona, Murad Batasi Akses Keluar-Masuk Maluku

oleh -278 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluarkan maklumat mengenai penanggulangan COVID-19 yang antara lain mencakup pembatasan akses keluar masuk wilayah provinsi guna mencegah penyebaran virus corona tipe baru (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19.

Menurut Maklumat Gubernur Maluku No.443.1-18 tahun 2020 di Ambon, Jumat (27/3) upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 antara lain dilakukan dari pintu masuk dan keluar wilayah Provinsi Maluku.

Dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan penyakit itu, Gubernur Maluku menginstruksikan penundaan dan atau pembatasan perjalanan ke wilayah Provinsi Maluku dan keberangkatan keluar wilayah Maluku kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting dan urgen.

Selain itu, setiap orang yang masuk ke wilayah Maluku wajib melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari dengan pengawasan dari keluarga dan petugas puskesmas setempat.

Sedangkan orang dari daerah lain yang masuk ke wilayah Maluku diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari di fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi menanggung biaya perawatan mereka selama masa karantina.

Baca Juga  12 Kesebelasan Resmi Lolos ke PON 2020 Papua

“Pastinya, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang – undangan,” kata Gubernur.

Ketua Ketua Gugus Tugas Pencepatan Penanganan COVID-19 Maluku, Kasrul Selang, menyatakan bahwa ada satu kasus positif COVID-19 di Maluku dan penderitanya masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD dr.M. Haulussy Ambon.

Selain itu ada tiga pasien dalam pengawasan (PDP) –orang yang datang dari daerah penularan dan menunjukkan gejala sakit serupa COVID-19– yang menjalani perawatan di RSUD dr. Haulussy.

Sementara jumlah warga dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP) –orang yang datang dari daerah penularan COVID-19– hingga 26 Maret 2020 tercatat ada 26 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 23 orang di Kota Ambon, masing-masing 16 orang di Kabupaten Buru dan Seram Bagian Barat, masing-masing enam orang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Aru, empat orang di Kota Tual, dan satu orang di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Baca Juga  Pejabat Bank Dunia Terlibat Skandal Korupsi Amerika Latin

Berikut Maklumat Gubernur Maluku dengan nomor 443.1-18 tahun 2020 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, berisikan lima point, yakni :

1). Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di wilayah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian secara cepat, tepat, fokus dan terpadu agar penyebarannya tidak meluas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

2). Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian terhadap Bencana Non Alam Covid-19, dengan ini Gubernur Maluku mengeluarkan Maklumat :

1. Penundaan dan/atau pembatasan perjalanan kedatangan ke wilayah Provinsi Maluku, dan keberangkatan keluar wilayah Provinsi Maluku, melalui jalur transportasi udara dan/atau, kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting dan urgen.

2. Setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku wajib mengisi formulir kedatangan yang telah disiapkan oleh petugas bandara udara dan/atau pelabuhan laut.

Baca Juga  Peneliti LIPI: Berkali-kali Jokowi Kunjungi Papua Tapi Tak Selesaikan Masalah

3. Setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku wajib melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 14 hari atas pengawasan keluarga dan pusat pelayanan kesehatan setempat.

4. Setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku yang bukan penduduk di wilayah Provinsi Maluku wajib dikarantina selama 14 hari pada fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

5. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan karantina pada fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

3). Bagi setiap warga masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dimintakan tetap bersikap tenang, waspada dan percaya kepada Pemerintah Daerah.

4). Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

5). Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (keket/ebot).