Teken MoU Bersama Massa Aksi, Walikota Ternate Janji Bangun Dermaga Pulau Hiri

oleh -24 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman akhirnya menanda tangani nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah massa aksi yang melakukan demonstrasi terkait tuntutan pembangunan Dermaga Hiri.

Penandatanganan MoU itu dilakukan setelah sejumlah orang yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Pulau Hiri mendatangi Kantor Wali Kota Ternate pada Rabu (26/8/2020).

Nota kesepahaman itu ditandatangani di teras Kantor Walikota dan disaksikan oleh puluhan massa aksi serta pejabat Pemerintah Kota Ternate lainnya.

Selain Walikota, MoU itu juga ditandatangani oleh Camat Pulau Hiri, Rustam Malang dan enam orang lurah sekecamatan Pulau Hiri sebagai pihak pertama.

Link Banner

Selain itu, bertindak sebagai pihak kedua atau yang mewakili masyarakat Pulau Hiri adalah Koordinator Mass Aksi Wawan Ilyas.

Baca Juga  Stafsus Billy Mambrasar Tulis Biodata Samakan Jabatannya Setingkat Menteri

Adapun enam saksi pihak kedua yang turut menandatangani dokumen itu masing-masing adalah Akbar Muhammad, Iswan Ismail, Saffudin Taher, Olis Djulfikar, dan Julfandi.

Melansir cermat media start up kumparan.com di Ternate, terdapat tiga poin yang tertuang di dalam nota kesepahaman tersebut.

Dalam poin pertama menyebutkan, pihak pertama yang dalam hal ini adalah Wali Kota Ternate bersedia membangun Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha, yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2020.

Kedua, pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha dilaksanakan secara bertahap. Ketiga, Pelaksanaan Tahap Awal dilaksanakan sebelum 9 Desember 2020.

Sebelumnya, Koordinator Massa Aksi, Wawan Ilyas mengatakan, jika nanti Pemkot tak merealisasikan apa yang tercantum di dalam nota kesepahaman, maka masyarakat Pulau Hiri akan memboikot Pemilihan Wali Kota Ternate 2020.

Baca Juga  UNBK Mulus, Lesnussa apresiasi perhatian pemerintah

“Kalau nanti di waktu yang telah ditetapkan tidak ada bukti bahwa Pemkot tidak membangun dermaga, maka Pilwako akan kami boikot. Distribusi logistik ke Pulau Hiri akan kami boikot,” katanya. (red/kump)