Telanjur Naikkan PBBKB, Maluku-Malut dan 12 Pemprov Diminta Berikan Insentif Fiskal

oleh -42 views

Porostimur.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 14 provinsi termasuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang telah menaikkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) melalui perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan kenaikan tarif PBBKB dilaksanakan berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, kini Kemendagri mengimbau pemda yang telanjur menaikkan tarif PBBKB untuk memberikan insentif fiskal sementara waktu.

“Sebenarnya yang menjadi krusial itu sekitar 14 daerah saja. Kalau yang lain masih memberlakukan seperti yang lama, 5% atau bahkan ada yang 7,5%,” katanya, dikutip, Sabtu (23/3/2024).

Baca Juga  Masih Menunggu Putusan MK?

Maurits mengatakan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Sebetulnya, ketentuan tarif PBBKB tersebut tidak berubah dari yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Link Banner

Namun, sejumlah provinsi memilih menaikkan tarif PBBKB dan menuangkannya dalam perda PDRD sebagai pelaksana UU HKPD. Ketentuan pajak dalam UU HKPD, termasuk mengenai PBBKB telah resmi berlaku mulai 5 Januari 2024.