Temuan BPK Bukti Hendrata Gagal Kelola APBD Kepulauan Sula

oleh -136 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Sebuah pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang mampu memgelola dana publik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, baik dan benar demi kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah. Sebab dana publik berupa APBD yang dikelola oleh pemerintah adalah milik rakyat dan harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sayangnya paradigma berpemerintahan yang bersih belum menjadi praktek di Kabupaten Kepulauan Sula.

Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan berbagai penyimpangan dan noda hitam pada laporan keuangan Tahun 2018. (raka)

Porostimur mencatat, paling tidak ada tujuh item yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK. Berikut catatannya;

  1. Terjadi kekurangan volume pekerjaan jalan waitinagoi-wailoba senilai Rp 1.066.694.558,08 dari total anggaran senilai RP11.560.236.590,00, yang saat ini sudah di proses oleh Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Sula.
  2. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan bendungan dan jaringan irigasi di Desa Auponhia senilai Rp1.092.771.613,35 dan denda yang belum dikenakan senilai Rp Rp60.008.686,99, dari total anggaran senilai Rp 11.292.633.516,73.
  3. Bendungan dan jaringan irigasi di desa kaporo yang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp489.680.456,70.
  4. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume senilai Rp 1.548.549.356.,85 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp178.815.363,54.
  5. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan senilai Rp 197.991.835,97 dan kekurangan volume
  6. Pada PUPR Rp1.350.557.520,61 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp 178.815.363,54.
  7. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan kekurangan volume senilai Rp 855.017.478,94.
Baca Juga  Polda Maluku Dilaporkan Ke Kapolri dan Kompolnas