Temuan KPK: Puluhan Mobil dan Motor Milik Pemkab Halbar dan Halut Ghoib

oleh -59 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

@porostimur.com | Jakarta: Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi kerugian dari pengelolaan aset bergerak, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmaheta Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, di Kabupaten Halmahera Barat, KPK menemukan 62 kendaraan roda empat dan 331 kendaraan roda dua.

Sebagian aset itu, kata Febri, dalam penguasaan mantan pejabat, tidak diketahui keberadaan fisiknya, maupun dalam kondisi rusak.

Link Banner

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Utara, KPK menemukan 19 kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaan fisiknya.

“Kemudian, sebanyak 248 kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dilengkapi dokumen BPKB. Tim, imbuh Febri, juga menemukan kendaraan dinas yang mesinnya hilang.

Baca Juga  Temui Kapolda Maluku, MUI Kota Ambon Laporkan Dugaan Penghinaan Lewat Game PUBG Mobile

“KPK memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2019 kepada Pemkab Halmahera Barat untuk melakukan proses penyelamatan aset tersebut untuk dikembalikan ke pemda dan selanjutnya dilakukan proses lelang,” ujarnya.

Selain aset bergerak, Febri menyatakan bahwa pihaknya menemukan aset lainnya berupa tanah yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Bahkan, di atas tanah tersebut sudah dibangun sejumlah bangunan permanen dan semi permanen.

Untuk hal ini, Febri berujar kalau pihaknya memberikan tenggat waktu kepada Pemkab Halmahera Utara untuk menertibkan aset-aset tersebut paling lambat akhir tahun ini. Hal itu guna mengembalikan aset kendaraan bermotor kepada pemda, menerbitkan ulang BPKB, dan menarik kembali aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Baca Juga  Lelah Dikarantina Tiga Bulan, Pasien Covid-19 Maluku Utara Mengamuk

Lebih lanjut, KPK menemukan aset tanah seluas lebih dari 1.000 hektare yang akan diserahkan PTPN XIV kepada Pemkab Halmahera Utara. Tanah tersebut, terang Febri, saat ini ditempati oleh komplek Pemda dan instansi vertikal lainnya.

“KPK mendorong penyelesaian mekanisme penyerahan tanah tersebut segera agar tidak terjadi potensi masalah di kemudian hari,” tukasnya. (red}