Terbitkan Sertifikat Ganda, BPN Kabupaten Mabar Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

oleh -588 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuan Bajo: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar)
diduga telah menerbitkan sertifikat ganda dan dinilai tidak bertanggung karena sejauh ini belum ada upaya penyelesaian untuk hal tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Regina Macarya Palapia kepada Porostimur.com, Selasa, (6/7/2021).

“Pihak Pertanahan Labuan Bajo tidak bertanggung jawab atas produk sertifikat ganda yang mereka terbitkan. Saya sudah berada di Labuan Bajo selama hampir 3 bulan, sudah memakan waktu dan membuang banyak biaya, namun pihak pertanahan selalu berbelit-belit dan mengulur banyak waktu dan belum ada titik penyelesaian terhadap produk sertifikat ganda yang mereka terbitkan”, ungkapnya.

Kepada Porostimur.com, Regina menceritakan awal kronologi kasus tersebut, yakni pada saat Ia pergi ke Labuan Bajo untuk melihat tanah yang dipunyai ayahnya, Daniel Palapia, yang letaknya tepat didepan Resort Mohini, Waececu Bukit Lohgebang.

Namun saat dirinya sampai dilokasi tersebut, sudah ada papan plank bertuliskan:
PENGUMUMAN
Tanah ini milik Sarjono Sani CS
Luas : 1). 12.470m² (Hak Milik No. 02274/Labuan Bajo)
2). Luas : 15.589m² (Hak Milik No. 02273/Labuan Bajo)
3).Luas : 17.410m² ( Hak Milik No. 02275m²/Labuan Bajo)
Tanah ini dalam Pengawasan MK & Partners law firm (Jakarta)

Baca Juga  245 WNI dari Wuhan akan Dikarantina di Kepulauan Natuna

Dikatakannya, dalam salah satu sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan tersebut terdapat hak miliknya yang ada dalam surat bukti sertifikat hak milik No. 763 Tahun 1996 atas nama Daniel Palapia. Oleh karenanya dia mengatakan Pertanahan telah menerbitkan sertifikat ganda.

“Pertanahan dalam hal ini telah menerbitkan sertifikat ganda. Saya selaku anak dan sebagai penerima kuasa dari ayah saya, Daniel Palapia, SH sudah mengirimkan surat permohonan pembatalan sertifikat atas nama Sardjono Sani, yang diterbitkan tahun 2014 kepada Kepala Pertanahan Labuan Bajo namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Pertanahan Labuan Bajo”, ujarnya.

Regina berharap pihak Pertanahan Labuan Bajo jangan menutup mata dengan apa yang telah mereka lakukan.

Baca Juga  Kota Ambon Berhasil Keluar Dari Zona Merah Covid-19

Terkait dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Regina menuturkan itu hanya akan menggagalkan salah satu sertifikat saja, namun petugas yang menerbitkan sertifikat tersebut akan bebas dari hukuman.

“Bila memasukan gugatan ke PTUN, itu hanya akan menggagalkan salah satu produk sertifikat saja, namun oknum mafia tanah yang menerbitkan sertifikat tersebut bebas dari hukuman dan akan ada korban-korban yang lain lagi. Percuma ada pihak pertanahan bila tidak dapat melindungi kami sebagai pemegang hak atas tanah”, tandasnya. (red)