Terbukti Menyuap, Alfred Hongartha Divonis 2 Tahun Penjara

oleh -60 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp150 Juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya (Jeco Group), Alfred Hongartha alias John Alfred alias Hong Artha.

Majelis hakim menyatakan John Alfred Hongartha terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap mantan Angggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan bekas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

“Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 150 juta, yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan tiga bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020).

Dalam vonisnya, majelis hakim juga menolak permohonan Justice Collaborator (JC) Hong Artha. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan terhadap Alfred sudah sesuai dengan perbuatannya.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Alfred tersebut dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga  Dicopot Dari Wakil Ketua DPRD Malut, Wahda Minta Ganti Rugi 300 Juta Rupiah

Selain itu, perbuatan Hong Artha itu juga dinilai merusak citra masyarakat terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya BPJN.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan, dan menyesali perbuatannya,” kata hakim.

Alfred Hongartha sebelumnya dituntut oleh Jaksa penuntut umum pada KPK dengan pidana dua tahun penjara. Hong Artha juga dituntut untuk membayar denda Rp150 Juta subsidair tiga bulan kurungan.

Jaksa meyakini Alfred bersama Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sokok Seng alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan memberi suap Rp 11,6 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti dan bekas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Baca Juga  Pansus DPRD Kepulauan Sula Akan Telusuri Sejumlah Proyek Tahun Anggran 2019

Suap tersebut dimaksudkan agar ketiganya mendapatkan paket proyek Program Aspirasi dari anggota Komisi V di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Iisan Proram dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Adapun pemberian uang tersebut dilakukan dalam tiga rangkaian perbuatan yakni, pemberian uang Rp 8 miliar dalam bentuk dollar AS kepada Amran untuk suksesi selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Uang tersebut diberikan dalam dua tahap yakni Rp 7 miliar pada 13 Juli 2015 dan Rp 1 miliar pada akhir Juli 2015.

Kemudian, pemberian ‘dana satu pintu’ sebesar Rp 2,6 miliar dalam bentuk dollar AS kepada Amran untuk pengurusan paket proyek program aspirasi dari Komisi V DPR RI. Uang tersebut diserahkan Abdul Khoir kepada Amran melalui seorang bernama Imran S Djumadil pada 22 Agustus 2015.

Baca Juga  Kota Ambon Masuk API 2020, Loppies: Ini Akan Menjadi Motivasi

Terakhir, pemberian uang sebesar Rp1 miliar dalam bentuk dollar AS kepada Damayanti Wisnu Putranti yang diserahkan pada 26 November 2015 melalui seorang bernama Erwantoro dan Dessy A Edwin.

Perbuatannya Alfred Hongartha itu didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (red)