Terima Panggilan Mahkamah Konstitusi, Kubu FAM-SAH Yakin Tidak Ada PSU di Pilkada Kepulauan Sula

oleh -107 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Fifian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) telah menerima surat panggilan dari Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) melalui juru panggil MK Suwarno.

Surat panggilan bernomor 76.90/PAN.MK/BAPS/01/2021 itu menyebutkan, FAM-SAH dipanggil, pada Rabu 20 Januari 2021 untuk menghadiri persidangan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK selaku Pihak Terkait.

Dalam surat tersebut, terlampir FAM-SAH sebagai Pihak Terkait pada sidang perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020. Gugata ini dilayangkan paslon Hendrata Thes-Umar Umabaihi (HT-UMAR).

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (29/1) pukul 08:00 WIB di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6-7, Jakarta Pusat.

Selain itu, dalam surat tersebut juga menjelaskan penetapan perihal diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan PMK 6/2020.

Baca Juga  Festival Musik Soundstream Hibur Masyarakat di Masa Pandemi

Menanggapi surat panggilan tersebut, Ketua Tim Pemenang FAM-SAH, Ahkam Gajali mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti persidangan sebagai Pihak Terkait.

Ahkam yang dihubungi via pesan Whatsapp mengaku kubunya siap dan santai mengikuti proses persidangan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Dirinya juga yakin bahwa kemenangan akan berpihak pada paslon FAM-SAH.

“Insya Alllah, kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan kami yakin tidak akan bermuara pada Pemungutan Suara Ulang,” ujarnya optimis.

Berikut Tata Tertib acara Sidang yang wajib dipatuhi selama persidangan diantaranya:

  1. Menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, antara lain memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, menjaga jarak dan face shield;
  2. Hadir di persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 orang, kecuali untuk sidang pengucapan putusan hanya dihadiri 1 orang oleh masing-masing pihak. Selain itu para pihak dapat menghadiri sidang secara daring;
  3. Dilarang membagikan link atau tautan kepada para pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud;
  4. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir di persidangan secara langsung di Gedung MK atau secara daring yang disampaikan melalui email panitera@mkri.id paling lambat 1 hari sebelum persidangan;
  5. Menunjukkan hasil swab antigen negatif dengan masa berlaku paling lama 3 hari;
  6. Menunjukkan surat panggilan sidang;
  7. Hadir 1 jam sebelum persidangan dilaksanakan.
Baca Juga  Tak Mudik Karena Corona, Mahasiswa Asal Kepulauan Sula di Ambon Tak Kunjung dapat Bantuan dari Pemda

(red/tsc)