Hasbi juga meminta, Pj. Gubernur Malut dan jajarannya tidak memaksakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpihak, dan menggunakan instrumen birokrasi, program maupun bantuan pemerintah yang dapat menguntungkan paslon tertentu.
“Saya mendapatkan informasi bahwa ada instruksi kepada ASN dan ada rapat-rapat yang dilakukan. Saya tegaskan, tidak boleh seperti itu, sebab apabila hal ini terbukti dan menimbulkan kekacauan di Pilkada Maluku Utara, maka penjabat gubernur harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Hasbi menambahkan, Maluku Utara pernah mengalami konflik dalam momentum politik, sehingga dia berharap hal itu tidak akan terulang kembali.
“Pemprov harus netral sebagai wasit yang baik dan tidak boleh berpihak. Cukup sudah, saya tidak mau lagi konflik politik yang pernah terjadi di negeri ini terulang kembali,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
