Terkait Rendahnya Serapan Anggaran Daerah, Ombudsman Maluku: Pemerintah Lemah

oleh -203 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat SH MHum,  menyampaikan kritik keras atas rendahnya penyerapan APBD oleh Pemerintah Provinsi Maluku, karena  realisasinya baru  diangka 39 persen.

Menurut Slamat, APBD adalah dasar kebijakan pengelolaan keuangan selama satu tahun untuk menjalankan roda pemerintahan dan fungsi pelayanan   antara lain, fungsi alokasi, yaitu anggaran untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

“Mewakili Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, saya harapkan Pemerintah Daerah dapat mengejar realisasi APBD , apalagi di tengah kesulitan masyarakat terkait Covid-19,” katanya seperti dilansir dari rri.co.id, Jumat (3/12/2021)

Slamat bilang, dengan rendahnya penyerapan APBD, membuktikan lemahnya kinerja serta evaluasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Untuk diketahui, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, ada 10 daerah yang masuk kategori realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2021 terbesar adalah Kabupaten Cianjur (52.76 persen), Kabupaten Kaur (47.30 persen, Kabupaten Tojo Una Una (46.81 persen), Kabupaten Pati (45.24 persen), Kabupaten Tulang Bawang (45.11 persen), Kabupaten Merangin (45.01 persen ),Kabupaten Alor (44.92 persen), Kabupaten Aceh Tamiang (44.71 persen), Kota Denpasar (44.70 persen) dan Kabupaten Ciamis (44.53 persen).

Baca Juga  Pileg, Titaley doakan Loupatty gapai DPRD RI

(red/kbrn)