Thaher Hanubun Ajak Kepala Ohoi Optimalkan Posko Covid-19

oleh -48 views
Link Banner

Porostimur.com | Langgur: Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, mengajak seluruh pejabat/kepala ohoi agar segera mendirikan dan mengoptimalkan Posko Covid-19. Dan bagi ohoi yang belum, agar segera mendirikan Posko Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan M. Thaher Hanubun kepada awak media, Rabu (4/8/2021).

Hanubun juga menginstruksikan kepada ohoi yang telah memiliki posko Covid-19, untuk segera mengoptimalkannya. Hal ini di maksudkan agar posko dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan bahaya virus Corona atau yang di kenal Covid-19.

“Tujuan mendirikan posko Covid-19 ini adalah bagian dari fungsi kontrol terhadap aktifitas masyarakat serta pengendalian dari aktifitas masyarakat, sehingga dapat menimalisir penyebaran wabah Covid-19,” katanya.

Baca Juga  Pendidikan, seni menciptakan anak berkarakter baik

Selain itu menurut Hanubun, posko Covid-19 juga bertujuan untuk memantau arus keluar masuk warga di tingkat ohoi, serta memantau terjadinya arus mudik dari luar daerah.

Lanjut Hanubun, perlu di ketahui seluruh masyarakat, dimana untuk saat ini Maluku Tenggara berada pada level tiga (3) sebab dari data saat ini reaksi positif Covid 19 dan tingkat angka kematian meningkat drastis.

“Sehingga mencermati kondisi yang terjadi saat ini maka mendirikan posko Covid 19 pada setiap Ohoi di anggap sangat penting, sehingga untuk mengurangi peningkatan Covid 19 maka di pandang perlu sehingga segala upaya terus di lakukan untuk mengurangi penyebaran Covid 19,” tegasnya.

Alokasi 8 Persen Dari Alokasi DD

Mendirikan posko Covid 19 tentunya membutuhkan sejumlah dana, dari mana alokasi anggaran tersebut?

Baca Juga  Bupati Malra: Semua Desa Harus Bentuk Posko Covid-19

Menjawab pertanyaan awak media, Hanubun menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar delapan persen (8) persen dari pagu anggaran belanja Ohoi (APBO) pada tiap tiap Ohoi itu sendiri.

“Semua itu telah di atur dalam instruksi Mendagri no 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid 19 melalui APBDes dan Instruksi Mendes PDTT no.1 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa tahun 2021 dalam pemberlakuan PPKM berskala mikro,” tukas Hanubun.

“Dasar Hukum instruksi Mendagri dan Menteri PDTT adalah rujukan sehingga kepala Ohoi tidak usah ragu dalam menggunakan alokasi tersebut,” imbuhnya.

Hanubun menegaskan bahwa alokasi delapan (8) persen harus digunakan dan terpenting posko penanganan Covid-19 harus dibangun pada ohoi yang saudara pimpin jangan sampai posko tersebut tidak dibangun.

Baca Juga  Maluku Tenggara Resmi Miliki Tiga Perda Baru

Terkait peruntukan dana tersebut Hanubun kembali mengingatkan PMDPPA agar senantiasa memperhatikan kesesuan dan pemanfaatan sehingga pemanfaatan anggaran dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. (saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.