Porostimur.com | Ambon: Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja dengan 11 mitra dalam rangka membicarakan kelangkaan BBM di Provinsi Maluku.
Rapat kerja yang digelar pada Jumat (22/01/2021) kemarin, dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Kepala Disperindag Provinsi Maluku Elvis Pattiselano, distributor wilayah kabupaten, dan PLT SAM (Sales Area Manager).
Di sela-sela Akhir dari rapat tersebut, Turaya Samal anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, meminta kejujuran dari pihak terkait agar dapat membantu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak.
“Real di lapangan dengan apa yang kita bicarakan ini tidak selesai. Hari ini Saya sampaikan bahwa Bapak/Ibu yang hadir di sini, tolong kami dibantu dengan data dan kejujuran bapak/ibu bersama pihak Pertamina, agar masalah ini bisa kita cari solusinya. Jangan setengah-setengah menyampaikan informasi ke kita,” tegasnya.
Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kadisperindag bahwa ada kenakalan-kenakalan yang terjadi di pangkalan, Turaya menanyakan kebenaran persoalan tersebut karena yang disampaikan pihak Pertamina berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Kalau yang disampaikan tidak ada masalah kemudian di lapangan ada masalah, sebenarnya ada di mana persoalannya? Kita tidak bisa selesaikan kalau tidak saling terbuka,” katanya.
Menurut Turaya, dari pihak Pertamina kalau terdapat kenakalan seperti itu, berarti Pertamina harus mengikuti apa yang dikatakan Kadisperindag untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka.
“Kalau terjadi seperti itu berarti benar apa Kadis sampaikan, kasih pinalty ke mereka, yah cabut ijin usahalah segalah macam kalau mau nakal. Yah kita kan saling membutuhkan, bapak ibu jual minyak masyarakat membeli dan kalau masyarakat tidak membeli, minyaknya mau di jual kemana? Tolong pak, kita saling membutuhkan,” ungkapnya.
Usai rapat, ketika diwawancarai Turaya Samal sempat menanggapi berbagai solusi yang dikemukakan dalam rapat tersebut.
“Penambahan kuota itu bagian dari beberapa solusi yah. kalau menurut saya itu tetap kita lakukan, tapi yang paling penting kita melakukan pengawasan ke lapangan, dengan semua kabupaten kota, kita akan turun ke lapangan karena kenyataan di lapangan tidak sama dengan apa yang disampaikan. Tadi kan saya sampaikan begitu bahwa yang disajikan di sini tidak sama dengan yang terjadi di lapangan,” katanya.
“Jadi itu bukan bagian dari keputusan yang memang menyelesaikan masalah. Menurut Saya kita akan turun ke lapangan karena terindikasi ada masalah di lapangan,” imbuhnya.
Turaya juga mengatakan sudah 3 (tiga) hari melakukan rapat tapi belum menemukan benang merah dari persoalan tersebut.
“Saya melihat belum ada benang merahnya, karena tidak ada transparasi makanya Saya sampaikan tadi, kami butuh transparasi di sini. Dengan membuktikan ini, kita akan turun ke lapangan,” ungkapnya. (valen)
