Tidak Transparan, DPRD SBB Panggil Kadis Koperasi

oleh -157 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masih tidak transparan kepada masyarakat mengenai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tahun 2020-2021.

Untuk itu, DPRD SBB lewat Komisi III memanggil Kadis Koperasi dan UKM untuk melaksanakan rapat dengan agenda pelaporan jumlah penerima BanPres UKM dan menyampaikan perihal tentang proses pengurusan hingga penerimaan BLT UMKM oleh Bank penyalur.

Rapat tersebut digelar di ruang rapat Kantor DPRD SBB, yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD SBB, Abu Silawane, Jumat (13/8/2021).

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM SBB, Nawir Manuputty melaporkan mekanisme bantuan tersebut sekaligus memberikan laporan data penerima BLT.

Manuputty menuturkan bahwa BLT UMKM yang telah diusulkan oleh Dinas Koperasi UKM SBB, baru terealisasi sekitar 1.000 lebih dari jumlah totalnya 9.000.

Baca Juga  Hembusan Yang Tertinggal

“Jadi jumlahnya sebanyak 9.000 lebih dan yang sudah terealisasi sekitar 1.000 lebih. Untuk laporan 2020 itu, kami tidak bisa memberikan bukti laporannya karena yang mengusulkan bukan cuma dari Koperasi melainkan banyak pengusul. Sedangkan BLT UMKM ditahun 2021 masih menggunakan data tahun 2020”, jelasnya.

Mendengar laporan dari Kadis Koperasi SBB tersebut, banyak anggota Komisi III yang mengeluh, karena tidak adanya data pembanding berdasarkan data e-mail dari Kementerian Koperasi yang diterima oleh anggota Komisi III, dengan laporan penerima data BLT BPUM yang dilaporkan oleh Dinas Koperasi SBB sehingga kebenaran datanya masih diragukan.

Setelah menutup sidang, Abu Silawane meminta agar berkas laporan penerima bantuan BPUM digandakan dan diberikan kepada masing-masing dewan yang hadir dalam rapat pelaporan tersebut, untuk dipelajari lebih lanjut oleh Komisi III.

Baca Juga  Sambut HUT Bhayangkara, Ke 75 Polres Buru Bagi 250 Paket Sembako

Dalam rapat tersebut juga terlihat adanya kejanggalan dari laporan data yang diberikan Kadis Koperasi ke Komisi III DPRD SBB. Dimana, data penerima bantuan yang dilaporkan Kadis Koperasi itu tidak memiliki alamat penerima BLT UMKM. Selain itu, data nama-nama penerima dinilai tidak rasional, karena penulisan nama tidak sesuai dengan ciri khas orang Maluku yang pada umumnya memiliki marga. Sekitar 400 lebih nama terbilang dipalsukan.

Nama penerima yang tidak rasional ini diduga terdapat pada penerima bantuan di bank penyalur yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Namun sampai dengan berakhirnya rapat tersebut, DPRD Komisi III Kabupaten Seram Bagian Barat tidak pernah meminta pertanggungjawaban terkait nama-nama penerima yang tidak rasional tersebut. (kahar)