Tiga Anggota Fraksi Perindo Persoalkan KUA-PPAS Kota Ambon Tahun 2021

oleh -44 views
Link Banner


Porostimur.com | Ambon: Meskipun dalam tahapan pembahasan antara pihak komisi dengan pihak eksekutif masih ada selisih anggaran sebesar Rp 12 Miliar, namun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 Kota Ambon sudah diparipurnakan dan ditetapkan  sebesar Rp 1,260 triliun.

Sayangnya, selisih angka dimaksud masih belum dibahas secara mendetail antara pihak komisi DPRD Kota Ambon dengan masing-masing SKPD, namun sudah diparipurnakan. Dimana dalam sambutan Walikota Ambon sudah disebutkan bahwa KUA-PPAS Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp 1,260 triliun.

Merasa ada hal yang tidak beres dalam pembahasan dan penetapan awal kerangka APBD Kota Ambon tahun 2021 ini, 3 anggota Fraksi Perindo secara pribadi menyatakan menolaknya. Ketiga anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon ini yakni Patrick Moenandar, Hary Far Far dan Johan van Capelle.

Baca Juga  Wakili Kodam Pattimura, Yosephine selam bawa obor Asian Games 2018

Dalam keterangannya kepada Porostimur.com, Sabtu (28/11) malam, Moenandar menjelaskan bahwa tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS antara pihak eksekutif dengan legislatif hanya 2 hari.

Link Banner

“Ini ada hal yang salah, tidak boleh diteruskan dan harus diluruskan. Terkait dengan selisih angka dalam pembahasan KUA-PPAS. Pada saat pembahasan sebesar 1,247 triliun rupiah, sementara dalam pidato Walikota disebutkan 1,260 triliun rupiah. Jadi ada selisih 12 miliar rupiah. Ini khan tentang uang rakyat. Ini ada apa? Kok terkesan dibiarkan dan ditetapkan?” herannya.

Tenggat pembahasan yang singkat, akunya, menjadikan pembahasan KUA-PPAS sangat tergesa-gesa.

Patrick Moenandar, Anggota DPRD Kota Ambon

Mirisnya lagi, jelasnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya melakukan pembahasan bersama pihak Komisi III DPRD Kota Ambon, justru tidak berkesempatan hadir dan tanpa pemberitahuan apa-apa, namun

“Semua ini memang terlalu tergesa-gesa saat pembahasan KUA-PPAS ini. Apalagi pembahasannya hanya dua hari. Komisi III saja contohnya. Ada beberapa OPD yang harus melakukan pembahasan sesuai persetujuan, ternyata merek tidak datang. Tidak ada penjelasan dan kejelasan sama sekali kepada kami Komisi III. Ini ada apa?” kesalnya.

Baca Juga  Resmi Terdaftar di KPUD Kepulaun Sula, ZADI-IMAM Langsung Cek Kesehatan di Ternate

Atas kondisi dimaksud, tegasnya, baik dirinya maupun kedua rekan lainnya, sama-sama menyatakan menolak KUA-PPAS dimaksud, meskipun ketua fraksinya menghadiri paripurna penetapan KUA-PPAS.

“Tadi saya bersama-sama Pak Hary FarFar dan Pak Johan van Capelle, sudah menggelar konferensi pers dan kami secara pribadi menolak KUAPPA APBD 2021, meskipun ketua fraksi kami tadi hadir dalam paripurna,” singkatnya. (keket)